Pikiran Rakyat
USD Jual 14.039,00 Beli 14.137,00 | Cerah berawan, 26.6 ° C

RUU KPK yang Disahkan DPR Sudah Jadi UU Nomor 19 Tahun 2019

Vebertina Manihuruk
MANTAN pimpinan KPK, Taufiqurrahman Ruki (kedua kanan) dan Erry Riyana Hardjapamekas (kiri) memberikan keterangan terkait polemik revisi UU KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 16 September 2019. Dalam keterangan tersebut, mereka menilai revisi UU KPK yang akan digodok DPR seharusnya menguatkan pemberantasan korupsi, bukan malah melemahkan.*/ANTARA FOTO
MANTAN pimpinan KPK, Taufiqurrahman Ruki (kedua kanan) dan Erry Riyana Hardjapamekas (kiri) memberikan keterangan terkait polemik revisi UU KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 16 September 2019. Dalam keterangan tersebut, mereka menilai revisi UU KPK yang akan digodok DPR seharusnya menguatkan pemberantasan korupsi, bukan malah melemahkan.*/ANTARA FOTO

JAKARTA, (PR).- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara. Revisi UU KPK itu disahkan sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana, seperti dilansir dari kantor berita Antara, Jumat, 18 Oktober 2019.

Pada Kamis, 17 Oktober 2019, itu menandakan 30 hari sejak rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 yang mengesahkan revisi UU KPK. Akan tetapi, tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa revisi tersebut sudah resmi diundangkan.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apabila RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR, maka RUU tersebut tetap sah menjadi undang-undang. RUU tersebut pun wajib diundangkan.

UU KPK versi revisi yang disahkan DPR pun seharusnya otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019, meski Presiden tidak menandatanganinya. Namun, salinan UU Nomor 19 tahun 2019 itu, menurut Widodo, belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara.

"Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu, baru kita publikasikan di website," kata Widodo.

Hal-hal krusial yang melemahkan KPK di UU 19/2019

MAHASISWA membubuhkan tanda tangan dan cap telapak tangan di spanduk hitam saat menggelar aksi #SaveKPK di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa 10 September 2019.*/ANTARA

Seperti diketahui sebelumnya, KPK telah mengidentifikasi 26 hal yang berisiko melemahkan KPK dalam revisi UU KPK tersebut. Misalnya, KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif yang akan mengurangi independensi KPK. Pegawai KPK pun menjadi aparatur sipil negara sehingga ada risiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran, dan mutasi saat menjalankan tugasnya.

Selain itu, bagian yang mengatur bahwa pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi dihapus. Pimpinan KPK bukan lagi Penyidik dan Penuntut Umum sehingga akan berisiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan.

Dewan Pengawas pun lebih berkuasa daripada pimpinan KPK. Namun, syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat dibandingkan Dewan Pengawas.

Potensi pelemahan lain adalah kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Padahal, standar larangan etik dan antikonflik kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibanding pimpinan dan pegawai KPK.

Karena aturan itu, operasi tangkap tangan (OTT) menjadi lebih sulit dilakukan. Alasannya karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK.

Kewenangan KPK melakukan supervisi pun dikurangi, yaitu dihilangkannya pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelahaan terhadap instansi yang menjalankan tugas. Wewenang terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik pun tidak ada lagi.***

Bagikan: