Pikiran Rakyat
USD Jual 14.027,00 Beli 14.125,00 | Cerah berawan, 27.8 ° C

Diskusi Publik Kurangi Intensitas Demo Mahasiswa

Mochammad Iqbal Maulud
MAHASISWA dan pelajar melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin, 30 September 2019 lalu.*/ANTARA
MAHASISWA dan pelajar melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin, 30 September 2019 lalu.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Demo di Gedung Sate dan Gedung DPRD Jabar beberapa hari terakhir berlangsung lebih landai dibanding masa demo akhir bulan lalu. Hal ini dikarenakan sebagian mahasiswa lebih memilih melaksanakan diskusi publik.

Salah satunya diskusi publik yang digelar di Gedung Student Centre Unikom. Mahasiswa lebih memilih melakukan diskusi antar-sesamanya.

"Jadi kami memilih melakukan diskusi karena alasan tema yang terarah.‎ Hal ini dikarenakan ternyata di kalangan mahasiswa pun banyak yang tidak sependapat dan tema yang diajukan saat aksi temanya terpecah," kata Archy Renaldy Pratama Nugraha yang merupakan wakil dari HIPMI Perguruan Tinggi.

Menurut Archy‎, mahasiswa perlu melakukan uji secara komprehensif sebelum melakukan aksi. Semisal kajian Perppu itu sendiri, karena banyak mahasiswa yang hanya ikut-ikutan melaksanakan aksi disebabkan narasi mayoritas di kampus-kampusnya.

"Jadi aksi-aksi kemarin lebih disebabkan oleh dominasi tataran pendapat yang ada. Sehingga tujuan jelas aksi belum dipahami dengan baik. Karena itu kita adakan diskusi-diskusi antarmahasiswa agar sejalan," katanya.

Archy pun berharap mahasiswa dan dosen sering melakukan diskusi. Hanya saja dosen-dosen saat ini banyak yang memiliki jarak dengan mahasiswa, padahal tentunya jika dipertemukan maka titik temu antar keduanya bisa disejalankan.

"Terkait aksi 30 September lalu sebenarnya hanya masalah trust saja sih pada pemerintah. Sementara aksi-aksi berikutnya hanya tentang pengawasan dari dewan pengawas KPK yang perlu dicermati," katanya.

Sementara itu Demisioner Presma UIN SGD Bandung, Oki Reval Julianda menyatakan aksi-aksi ini terkait juga dengan bulan kritis.

"Banyak yang harus dipikirkan selain RUU KPK, misalnya RUU Pertanahan, RUU PKS, sehingga sejak 1998 lalu, aksi-aksi kemarin merupakan langkah bagus mahasiswa.‎ Gerakan mahasiswa mulai diperhitungkan lagi akhirnya," katanya.

Namun secara umum kata Oki mahasiswa tidak akan menurunkan atau menggagalkan pelantikan presiden. Hanya saja mahasiswa mewakili masyarakat membutuhkan kepastian nasibnya dan payung hukum yang ada.‎ 

"Jadi masalahnya dewan pengawas KPK harus rigid, sementara ini kami setuju dengan Perppu asalkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Meski negara ini saya anggap masih kondusif sementara Perppu harus dikeluarkan saat genting," katanya.

Aksi demo memang sempat terjadi di Jalan Diponegoro Kota Bandung, pada Kamis 17 Oktober 2019 kemarin. Sekira pukul 15.00 WIB mahasiswa bergerak ke Gedung Sate dan Gedung DPRD Jabar. Namun sebagian mahasiswa lalu menuju ke Monumen Perjuangan untuk memberikan pernyataan sikap.

Dalam pernyataan sikap tersebut, ‎Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi (ITB) menilai judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap revisi Undang-undang KPK tetap jadi pilihan untuk mengakhiri polemik UU KPK.‎ "Langkah untuk menolak revisi UU KPK bisa paralel, opsi (judicial review ke MK) pun tetap kami ambil dan kami kawal. Untuk saat ini, tetap kami berharap Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu," ujar wakil dari KM ITB Royyan A Dzakiy.***

Bagikan: