Pikiran Rakyat
USD Jual 14.039,00 Beli 14.137,00 | Cerah berawan, 26.6 ° C

UU KPK Berlaku? Kekuatan Sipil Harusnya Tak Ditinggal

Muhammad Irfan
KPK/ANTARA
KPK/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Hingga Rabu, 16 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tak juga menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Dengan begitu, UU yag direvisi itu sudah berlaku. Kepala Pusat Peneliti Politik LIPI, Firman Noor menilai langkah tak menerbitkan Perppu ini bisa jadi batu sandungan untuk pemerintahan Jokowi di periode kedua.

"Ibarat pesawat ini bukan take off yang smooth. Kalau take off saja sudah goyang bisa jadi muncul efek selanjutnya," kata Firman usai menjadi pembicara di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 16 Oktober 2019.

Firman menilai, kekuatan masyarakat sipil yang mendesak Presiden membatalkan revisi UU KPK beberapa waktu lalu sebenarnya sudah bisa jadi alasan Jokowi. Namun pilihan untuk tidak mengeluarkan Perppu seolah menafikkan kekuatan publik yang semakin menguat.

"Kalau ini dibiarkan saya kira akan menempa kekuatan masyarakat sipil itu sendiri. Sayangnya kekuatan itu ditujukan untuk melawan elite," ucap dia.

Di negara demokrasi, masyarakat sipil harusnya jadi modal terpenting pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan. Namun, selama ini Jokowi memang terlihat hanya terpapar oleh satu perspektif saja. Belum lagi kurangnya usaha Jokowi untuk melihat alternatif pilihan lain di tengah paparan elite yang dominan tadi.

"Memang sejumlah tokoh sipil sudah memberikan alternatif pilihan, tetapi kurang kencang jika dibanding dengan paparan yang datang dari lingkungan dalam Jokowi sehari-hari," ucap dia.

Adapun yang perlu dilakukan oleh Jokowi dan parlemen saat ini adalah menjaga kedekatan mereka dengan publik. Dari situ kepercayaan publik pada penyelenggara negara bisa terbangun kembali. Sebaliknya, jika ini dibiarkan mengerak, jarak antara sipil dan elite makin merenggang. Peluang untuk memperbaiki hubungan dengan rakyat pun dinilai masih terbuka.

"Peluang masih ada, dan ini kembali pada figur presiden, kita menanti itu. Harusnya dengan desakan publik dia punya alasan yang tepat untuk investor politik di sekitar dia dan tidak meninggalkan elemen masyarakat sipil," ucap dia.

Sebelumnya, revisi UU KPK disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019 dengan waktu revisi hanya 13 hari sejak usulan revisi UU KPK yang diusulkan Baleg DPR. Artinya UU KPK versi revisi otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan sedang mempertimbangkan Perppu revisi UU KPK, tapi hingga saat ini Presiden belum menandatangani revisi UU KPK maupun mengeluarkan perppu atas revisi UU tersebut.

"Masih dipikirkan kata beliau (Mendagri Tjahjo Kumolo) begitu. Jadi begini, kalau Pak Menteri sampai tanggal 20 Oktober pelantikan Presiden, ini pimpinan KPK sampai 17 Oktoober. Jadi tinggal 2 hari lagi. Kalau 17 Oktober tidak ada perppu keluar berarti UU efektif. Nah, begitu efektif itu, pimpinan KPK yang sekarang duduk menjabat ini sudah bukan penegak hukum lagi," ujar Agus.

Dengan adanya aturan yang baru, kemungkinan KPK tidak akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) lagi. Dari beberapa poin revisi, salah satunya menghapus ketentuan pimpinan KPK merupakan penyidik dan penuntut umum yang sebelumnya diatur dalam pasal 21 ayat (5). Dalam pasal 21 ayat (3) revisi UU KPK, pimpinan KPK hanya sebagai pejabat negara.

"Karena di UU yang baru itu jelas bukan penyidik, bukan penuntut dengan cara begitu kan kemudian mungkin tak ada OTT lagi. Mungkin yang senang bapak ibu di daerah. Tinggal dua hari lagi, kami menunggu harus seperti apa, jadi di KPK menunggu saja," kata Agus.

Ia pun meminta maaf atas sejumlah kekurangan dan kesalahan selama menjabat. "Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya juga mohon maaf kepada bapak ibu kalau berdasarkan perppu mungkin, kalau perppu-nya tidak keluar, UU berlaku, sebagai penegak hukum hanya dua hari lagi, tapi kalau mungkin perppu-nya akan keluar, tugas kami sampai 20 Desember, mohon maaf kalau selama ini kami sangat mengganggu bapak ibu tujuannya pasti bukan personal, tujuannya adalah bagaimana memperbaiki negeri ini," kata Agus.***

Bagikan: