Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 31 ° C

PKS Pastikan #KamiOposisi

Muhammad Ashari
PKS pastikan sebagai oposisi.*/ANTARA
PKS pastikan sebagai oposisi.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Elit PKS tetap menyatakan sebagai oposisi pemerintahan di tengah dinamika lobi-lobi koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang terekspos media dalam sepekan terakhir. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bahkan mengusung tagar #KamiOposisi untuk menunjukkan sikap partainya yang berada di luar pemerintahan.

Mardani mengatakan, tagar #KamiOposisi merupakan bahasa yang digunakan untuk merujuk kepada tanda sekaligus sikap partai untuk berada di luar pemerintahan. Sikap itu juga dikatakannya masih merujuk kepada keputusan Majelis Syuro PKS.

"Arahan pimpinan kita masih merujuk kepada keputusan Majelis Syuro, yakni di luar pemerintahan. Dalam bahasa saya, #KamiOposisi," katanya saat dihubungi, Selasa 15 Oktober 2019.

Ia juga mengharapkan bila pendukung pasangan  Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilu 2019 lalu bisa bersama dalam gerakan #KamiOposisi. Terlebih lagi, dengan jumlah partai koalisi Jokowi-Maruf saat ini yang terhitung sudah banyak, maka gerakan oposisi dinilainya menyehatkan iklim demokrasi.

"Etika dan logika politik yang sangat baik bila pendukung Prabowo-Sandi bersama dalam #KamiOposisi," ujarnya.

Tidak menggangu

Ketua DPP PKS Ledia Hanifa mengatakan, meskipun saat ini beberapa ketua umum partai politik terlihat bersilaturahmi dengan Jokowi, namun PKS hanya akan bertemu dengan Jokowi setelah kabinet Jokowi-Ma'ruf terbentuk. Hal itu dilakukan supaya tidak mengganggu kinerja Jokowi-Ma'ruf dalam menyusun kabinet.

"Kami tidak ingin mengganggu proses penyusunan kabinet. Biar beres supaya bisa langsung bekerja," katanya.

Ledia juga menegaskan sikap PKS yang akan berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. "Kami sudah memutuskan di luar pemerintahan," katanya.

Lobi-lobi politik menjelang pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pemilu 2019 terjadi dalam sepekan terakhir dimana Jokowi bertemu dengan tiga elit partai, yakni Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PAN Zulkifli Hassan. Pertemuan Jokowi dengan ketiga ketum parpol itu menyinggung soal koalisi.

Di sisi lain,  Prabowo sendiri tidak hanya bertemu dengan Jokowi, namun juga dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Politisi Senior Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menilai segala hal bisa terjadi dalam politik. Begitu juga dengan kemungkinan penambahan koalisi dalam partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang dihasilkan dari berbagai lobi yang terjadi.

Ia juga menilai pertemuan Jokowi dengan ketiga ketum parpol sebagai sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. "Bagus-bagus saja. Tidak ada masalah. Apa saja bisa terjadi," ujarnya.

Begitu juga ketika ditanya mengenai kemungkinan bertambahnya koalisi pemerintahan ke depan. Menurutnya, persoalan  tersebut tidak akan bermasalah sejauh dilakukan untuk kepentingan negara yang lebih besar. "Ya, kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, apa saja bisa dilakukan," tuturnya.***

Bagikan: