Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 29.4 ° C

Perokok Bisa Kena Denda Rp 50 Ribu hingga Rp 5 Juta

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI bahaya merokok.*/DOK. PR
ILUSTRASI bahaya merokok.*/DOK. PR

SERANG, (PR).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan segera merealisasikan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Serang pada tahun ini. Khususnya di lingkungan perkantoran, baik pemerintahan maupun perusahaan swasta. Hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 22 tahun 2019 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

Wali Kota Serang Syafruddin mengatakan, realisasi KTR seharusnya sudah berjalan sejak 2015. Namun, tahun 2019 ini diperkuat kembali dengan adanya Perwal yang mengatur hal tersebut. Sehingga, masyarakat, khususnya bagi perokok tidak bisa merokok disembarang tempat, apalagi di muka umum.

"Realisasinya sebenarnya sudah, mengacu pada Perda Nomor 7 tahun 2015. Hanya memang untuk mempertajamnya itu kami buatkan Perwal di 2019 ini. Sehingga bisa segera direalisasikan di tahun ini juga," katanya, usai membuka acara Sosialisasi Peraturan KTR di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa 15 Oktober 2019.

Sejauh ini, kata dia, upaya pemkot dalam menegakkan aturan KTR di Kota Serang sudah dilakukan. Namun untuk menerapkan secara  benar perlu gencar melakukan sosialisasi, baik di jajaran pemerintahan, swasta maupun masyarakat. Sehingga Perda dan Perwal yang telah dibuat bisa berjalan dengan benar pula.

“Penerapan KTR, sebenarnya di semua OPD itu sudah dilakukan juga. Bahkan di tempat umum dan di masyarakat sudah. Seperti di kawasan mall, tempat ibadah, stasiun, semuanya sudah kami lakukan. Tapi balik lagi, perlu disediakan tempat merokok,” ujarnya.

Area khusus

Ia juga menjelaskan, dua hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan KTR. Yaitu, perlu adanya kawasan yang bebas rokok dan menyediakan area khusus bagi perokok. Misalnya di setiap Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Serang menyediakan kawasan bebas rokok.

“Artinya kami mengatur kawasan tanpa rokok dan kawasan yang bisa merokok. Misalnya di salah satu kantor, didalamnya harus menyiapkan ruangan untuk smoking area bagi yang merokok. Jadi, orang yang tidak merokok bisa dengan leluasa beraktivitas tanpa terganggu asap rokok," ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang Ikbal mengatakan, hingga saat ini baru sebagian OPD saja yang menerapkan KTR. Namun, ada juga yang masih menyiapkan tempat untuk area merokok. "Sebagian sudah dan sebagian ada juga yang sedang mempersiapkan tempatnya. Tinggal disepakati oleh pimpinan OPD-nya," katanya.

Soal pengawasan, kata dia, pemkot sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan menetapkan sanksi denda mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 5.000.000. Apabila ditemukan pelanggaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menindak sesuai dengan aturan.

“Pada prinsipnya, masyarakat harus tahu semua. Karena secara prinsip sudah harus dilakukan, dan kami sudah menyosialisasikan itu. Karena memang masyarakat ada yang tahu dan belum tahu, jadi kami pun secara terus menerus melakukan sosialisasi itu," tuturnya kepada wartawan Kabar Banten, Rizki Putri.***

Bagikan: