Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Badai petir, 27.5 ° C

Ruang Partai Oposisi di Kabinet Mulai Terbuka

Muhammad Irfan
PRESIDEN Joko Widod.*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widod.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Manuver Joko Widodo merangkul lawan politiknya pada Pemilihan Presiden 2019 lalu nampaknya berjalan cukup baik. Meski sebelum ada kesan penolakan dari sejumlah partai koalisi, kini partai-partai yang semula ikut mengusung Jokowi-KH Ma’ruf Amin mulai membuka ruang. Syaratnya, asal sevisi.

Hal itu seperti disampaikan Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq. Menurut dia, bergabungnya Gerindra dan Demokrat ke koalisi sangat memungkinkan. Namun sebelum bergabung dua partai ini harus memiliki visi yang sama dengan Jokowi-Ma'ruf dan tidak mengganggu upaya merealisasikan Nawacita jilid II dengan melakukan berbagai manuver.

"Syaratnya harus sevisi dengan Jokowi-Ma'ruf, jadi jangan sampai kita yang sudah terus-terusan memenangkan pilpres kemarin janji-janji kepada rakyat Nawacita jilid II itu jangan sampai terganggu oleh manuver pribadi yang berbeda dengan Jokowi-Ma'ruf," kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019.

Menurut dia, PKB tidak keberatan bila Gerindra dan Demokrat mau bergabung dalam koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf selama dua parpol tersebut mau bekerja untuk rakyat. Meski demikian Maman berharap PKB mendapatkan alokasi kursi menteri yang lebih banyak di periode kedua Jokowi ini dibandingkan periode 2014-2019 lalu.

"Kalau hari ini empat, ya nambah satulah jadi lima. Posnya mudah-mudahan sama dengan yang sekarang, tambahnnya (Menkop) UKM paling," kata Maman.

Meski begitu, dia belum mengetahui komposisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang. Menurut dia, semua parpol masih terus berkomunikasi dan menyerahkan pemilihan menteri kepada Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif.

"Kalau komposisinya belum ya karena kemarin misalnya di rapat kami di DPP (PKB), Cak Imin (Muhaimin Iskanda) bilang komunikasi terus dilakukan dan tentu semua partai akan menyerahkan semuanya kepada prerogatif presiden," tutur Maman.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya membuka pintu bagi parpol di luar pendukung Jokowi-Ma'ruf untuk bergabung. Menurut dia, Indonesia sebagai negara yang besar harus dikelola secara bersama-sama.

"PDIP semangatnya adalah semangat gotong royong. Negara yang sangat besar ini harus dikelola secara bersama sehingga sikat kita membuka diri terhadap kerja sama itu," kata Basarah.

Namun begitu, dia menegaskan bahwa keputusan terkait langkah parpol di luar pendukung bergabung ke dalam koalisi berada di tangan Jokowi.

Sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar IPDN, Prof Juanda menilai terminologi opsisi, sesungguhnya tak dikenal dalam kancah politik Indonesia. Dia juga tak menampik kalau partai politik punya hak untuk melabuhkan posisi politiknya pasca-Pilpres. Kendati demikian, keseimbangan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan tetaplah sebuah kewajiban.

"Karena kalau kekuasaan hanya jatuh ke satu tangan, akan menjadi negara yang tirani dan otoriter," kata Juanda.

Dengan begitu, rekonsiliasi yang harusnya diusung adalah persatuan kembali segenap elemen bangsa bukan dalam artian semua kubu masuk kabinet. Karena kalau itu yang terjadi tentu bukanlah pelajaran yang baik bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia. Bahkan, rasa kritis juga hendaknya tak hanya disandang oleh partai oposisi tetapi juga oleh partai lain yang ada di parlemen, termasuk koalisi.

"Ini adalah kondisi demokrasi kita tidak sehat walaupun itu hak mereka. Elite politik kita belum mengambil langkah konsisten dalam memegang pilihan politiknya, ini tidak bagus juga untuk pendidikan politik Indonesia selanjutnya," ucap dia.***

Bagikan: