Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya berawan, 26.5 ° C

MPR Pastikan Amandemen UUD 1945 Tak Ubah Sistem Pemilihan Presiden

Muhammad Irfan
ILUSTRASI.*/ANTARA
ILUSTRASI.*/ANTARA

JAKARTA, (PR). - Belum lama dilantik, Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah mulai dihangatkan oleh isu amandemen Undang-Undang Dasa 1945. Bagian yang cukup jadi sorotan adalah menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara. Sementara sistem pemilihan kepala negara dipastikan tak akan berubah.

Ditemui di kediaman presiden kelima Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut pembahasan amandemen lebih mengedepankan keselarasan visi misi bangsa agar siapa pun pemimpinnya punya acuan pembangunan yang sama. Pembahasannya dilakukan secara terbuka dan tak terburu-buru.

“Kami buka seluas-luasnya kepada masyarakat. Kami ingin masyarakat punya andil bagaimana perjalanan bangsa kita ke depan dalam sisi ekonomi,” ucap Bambang.

Terkait pemilihan kepala negara, Bambang menegaskan seluruh elemen bangsa sudah sepakat kalau Indonesia memilih cara demokrasi dengan pemilihan langsung. Dengan begitu amandemen ini tak akan mengembalikan pemilihan presiden kepada MPR seperti di zaman sebelum reformasi.

“Tapi visi misi pemimpin harus mengacu pada peta jalan Indonesia kepada yang sudah digariskan ke depan sehingga ketika ada pergantian pemimpin blueprint-nya sama. Dengan begitu diharapkan pembangunan kita bisa melejit ke depan,” ucap dia.

Setidaknya proses amandemen UUD 1945 akan disampaikan pada tahun ketiga masa kerja MPR atau pada 2021 mendatang. Dia mengklaim sudah menyusun skala prioritas MPR dalam proses pembahasan amandemen tersebut. Akan tetapi, lanjutnya, MPR masih ingin menyerap aspirasi masyarakat terlebih dulu terkait amandemen UUD 1945.***

Bagikan: