Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya cerah, 24.2 ° C

Beasiswa jadi Modus Baru Perdagangan Orang

Puga Hilal Baihaqie
ILUSTRASI perdagangan manusia/DOK. PR
ILUSTRASI perdagangan manusia/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Bareskrim Polri menerima laporan modus yang terbilang baru dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebanyak empat puluh orang warga negera Indonesia menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh Mujiono (M) dan Lukas (L). 

Kasus tersebut terungkap setelah adanya investigasi dari politisi Partai Kuomintang, Ko Chih-en, yang menyebutkan banyak mahasiswa yang belajar hanya dua hari. Selebihnya mereka bekerja empat hari selama 10 jam dan hanya satu hari mendapatkan libur dalam sepakan.

Kepada para korbannya, kedua tersangka yang disinyalir sebagai agen itu menjanjikan akan mengurus pemberian beasiswa bagi WNI yang akan kuliah dan serta mengikuti program pemagangan di Taiwan.

“Dari para korbannya, tersangka M dan L meminta uang sebesar Rp.35 juta, untuk mengurus biaya administrasi. Bagi keluarga yang tidak mampu membayar administrasi, para tersangka memberikan uang pinjaman. Pembayarannya dilakukan bilamana calon penerima beasiswa itu sudah mendapatkan honor di tempat magangnya, yang secara otomatis honornya akan dipotong,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Komisaris Besar Agus Nugroho di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. 

Untuk meyakinkan tindakan kejahatannya, kedua tersangka juga meminta sejumlah dokumen kepada para korbannya. Adapun dokumen yang diminta berupa Ijazah SMA, rapor SMA, KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, SKCK, hingga surat izin persetujuan dari orang tua.

Sebelum diberangkatkan ke Taiwan, 40 korban tersebut juga sempat mengikuti tes wawancara yang dilakukan langsung oleh orang Taiwan. Cara tersebut sengaja dilakukan untuk mengelabui para korbannya.

Saat berada di Taiwan, para korban hanya berada di sebuah pabrik besi  yang konon di sebut sebagai tempat kuliah. Di tempat tersebut, mereka belajar bahasa asing. Pendalaman bahasa yang diberikan kepada para korban, menurut Agus, bukan bertujuan untuk meningkatkan skill dan kemampuan para koban. Mereka dituntut bahasa asing agar mampu berkomunikasi dalam menjalankan praktik kerja dengan upah murah.

Pihak Bareskrim Polri jugan menyampaikan selain terungkap oleh politisi Partai Kuomintang, Ko Chih-en, kasus tersebut juga diadukan oleh para korbannya. Mereka mengadu setelah 18 bulan bekerja. Pengaduan tersebut lantaran upah yang mereka terima tidak sesuai dengan yang dijanjikan di Indonesia.

“Dari pengakuan para korban, mereka hanya mendapat upah sekitar Rp 2 juta per bulan, sedangkan janjinya upah yang diberikan adalah Rp 12,4 juta per bulan. Para korban baru menyadari mereka adalah korban TPPO dengan upah murah,” ujar Agus.

Timur tengah

Selain itu, kasus TPPO juga mendera WNI yang berada di Timur Tengah. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang memberlakukan moratorium untuk tidak mengirim tenaga kerja ke Timur Tengah, ternyata tidak menyurutkan keinginan WNI untuk berkerja ke Jazirah Arab.

Animo masyarakat yang masih tinggi untuk bekerja di negara asing, menjadi target kejahatan salah satu perusahaan jasa penyalur tenaga kerja, yaitu PT. Putra Al-Irsyad Mandiri.

Kepada para korbannya, manajemen perusahaan tersebut menjanjikan upah sebesar 1.200 real atau Rp 4,5 juta per bulan. Akan tetapi, kenyataannya gaji yang diterima jauh lebih kecil. Bahkan ada di antara korban yang tidak menerima gaji apa pun.

Kasus tersebut terungkap ketika terjadi banyaknya laporan dari korban. Tercatat sejak moratorium berlangsung, perusahaan tersebut telah memberangkatkan 14.400 tenaga kerja ke sejumlah negara Timur Tengah seperti Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi. 

Polisi telah menetapkan lima orang tersangka pada PT Putra Al-Irsyad Mandiri. “Kelimanya memiliki peran yang berbeda, yaitu sponsor, penyandang dana, perekrut, pengurus administrasi, antar-jemput termasuk juga jajaran manajemen dan direktur,” ujar Agus.***

Bagikan: