Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 22.7 ° C

Wing Chien: Petugas Kalau Mau Nembak Hewan Jangan di Kebun Binatang

Eviyanti
BUPATI Banjarnegara, Budhi Sarwono.*/ EVIYANTI/PR
BUPATI Banjarnegara, Budhi Sarwono.*/ EVIYANTI/PR

BANJARNEGARA (PR).- Soal postingan gaji bupati Banjarnegara ‘hanya’ sebesar Rp 5,9 juta, setelah dipotong untuk zakat terus menggelinding.

Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono atau Wing Chien menyebut jika pemerintah pernah berjanji akan menaikkan gaji bupati dan wali kota. Akan tetapi janji pemerintah dinilai hanya sebagai pemberi harapan palsu atau PHP  Sebab janji pada 2017 hingga kini belum terealisasi.

Dulu dirinya bersama seluruh bupati/walik ota pernah dikumpulkan untuk membahas kenaikan gaji pada bulan September 2017.

“Saya ingat bulan September 2017 kami dikumpulkan pada acara diklat kepala daerah di Kementerian Dalam Negeri. Saat itu Menteri PAN-RB menyampaikan bahwa DPR dan Bupati akan dinaikkan gajinya.  Tapi ini sudah Oktober 2019, jadi sudah dua tahun. Mungkin teman-teman di DPR sudah naik tapi kami belum,” kata Bupati Banjarnegara Senin 7 Oktober 2019.

Postingan gaji bupati sempat disorot  Gubernur Jateng Ganjar  Pranowo. Menurut Orang nomor satu di Jateng di sejumlah media  media menyebut jika  Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono semestinya mengetahui terkait berapa nominal gaji yang bakal diterimanya sebagai seorang kepala daerah di Banjarnegara tersebut.

Karena hal itu pernah disampaikan pada saat rapat di Istana Bogor, yang dihadiri seluruh bupati/wali kota se-Indonesia. Jadi, Gubernur Ganjar pun meminta kepada sang bupati untuk  bersabar.

Bersyukur

Menanggapi pernyataan gubernur tersebut, Budhi menyebut bahwa dirinya tetap bersyukur dengan gaji tersebut.

“Kalau saya secara pribadi ngga ada masalah, sudah cukuplah, sedang-sedang saja. Tapi dalam paguyuban bupati se-Indonesia atau APKASI, banyak di samping saya mengeluh karena kebutuhannya banyak. Ada tim sukses, parpol, itu harus diopeni (diurus) semua kalo ngga nanti mrengut (cemberut),” katanya.

Diakui bahwa kecilnya gaji kepala daerah telah memicu tindak pidana korupsi di tanah air. Berbagai korupsi yang melibatkan kepala daerah telah merugikan keuangan negara.

“Lima jam lalu, saya dapat laporan dari ajudan, bahwa bupati Lampung Utara OTT, karena 600 juta. Bupati tetangga ditangkap korupsi Rp 100 juta. Tetangga sebelah cuma Rp 250 juta kena OTT. Coba anda bayangkan. Apakah negara ngga rugi? Jelas rugi," terang Wing Chien.

Menurutnya, OTT bupati yang dituding korupsi ratusan juta justru telah menimbulkan banyak kerugian pada negara. Sebab pada  waktu pilihan kepala daerah dulu anggaran yang dikeluarkan  negara mencapai ratusan miliar, belum lagi  dana dari calon bupati.

Jadi kita harus melihat yang di bawah. Kalau sistemnya seperti ini, para bupati bisa habis. Nanti Pilkada lagi,  padahal biaya pilkada setiap kabupaten minimal Rp 20 juta.

"Setelah terpilih baru satu tahun bupatinya kena OTT 100 juta. Jadi apakah  uang negara hanya buat pesta demokrasi," jelasnya.

LOGO KPK.*/DOK. PR

Tidak seimbang

Budhi juga menyoroti penangkapan bupati  oleh KPK melalui OTT  karena hasil penangkapan  tidak seimbang dengan biaya operasional petugas yang menangkap.

“Saya memahami ada petugas yang jadi ‘penembak jitu’. Tapi ya… jangan menembak di kebun binatang lah… kalau nembak di kebun binatang ya pasti kena. Apalagi pelornya gedhe M16. Masa pake M16 tapi dapatnya cuman burung Jalak," canda wing Chien.

Oleh karena dia memohon  kepada presiden untuk mengambill langkah yang lebih bijak agar nasib bupati dan wali kota  khususnya bupati tidak menjadi tumbal.

“Saya juga sekali lagi berterima kasih kepada Pak Ganjar, alhamdulillah saya bersyukur dan saya sabar menanti. Kalau saya pribadi tidak ada masalah. Saya sudah dididik dari orang tua saya. Orang tua saya selalu mengingatkan, Kamu tidak usah cari sesuatu di Banjarnegara, nanti sesuatu yang cari kamu,” tuturnya.

Terkait laporan kekayaan di LHKPN, Budhi menjelaskan, bahwa harta kekayaan yang dimuat LHKPN sebesar Rp 19,5 miliar pada tahun 2018. Dirinya juga menjelaskan bahwa untuk dana operasional per hari mendapat maksimal Rp 1 juta

“Sistemnya pakai uang sendiri dulu nanti akhir bulan diganti. Ini untuk operasional ke desa-desa tiap harinya. Dalam kunjungan kerja, saya ngajak dishub, patwal, satpol PP. Itu buat keseharianlah, buat operasional,” ujarnya.

Beredarnya foto slip gaji Bupati Banjarnegara, menghebohkan dunia maya dan juga dunia nyata. Dalam slip tertera gaji bersih bupati sebesar Rp 6.114.500.

Namun setelah dikenakan potongan zakat sebesar Rp 152.900, maka gaji yang diterima oleh bupati sebesar Rp 5.961.000. Dalam slp itu tertulis 'Gaji bupati bulan Oktober 2019.***

Bagikan: