Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Cerah berawan, 20.7 ° C

Pemerintah Siapkan Dana Rp 4,84 Triliun untuk Penanganan Dampak Bencana

Muhammad Ashari
ILUSTRASI gempa bumi.*/DOK. PR
ILUSTRASI gempa bumi.*/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Pemerintah menyiapkan dana Rp 4,84 triliun untuk penanganan dampak bencana di beberapa daerah. Saat ini, pemerintah tengah menanggulangi dampak bencana gempa di Palu yang terjadi pada 2018 lalu dan di Ambon yang terjadi pertama kali pada Kamis, 26 September 2019.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dana siap pakai untuk keperluan penanganan dampak bencana sebesar Rp 4,84 triliun. Dana tersebut disiapkan melalui BNPB.

"Dana siap pakai atau on call untuk BNPB tahun 2019, sampai hari ini, Rp 4,84 triliun," katanya Mardiasmo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa, 8 Oktober 2019. 

Mardiasmo saat itu baru bertemu dengan Presiden Joko Widodo, bersama-sama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Kepala BNPB Doni Mordano. Mereka membicarakan penanganan bencana di Palu dan Ambon. Selain itu, dibahas pula mengenai penanganan dampak kerusuhan di Wamena.

Mardiasmo mengatakan, sisa dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) akan dioptimalkan untuk membantu pendanaan penanganan bencana. "Kami juga dengan Menteri PUPR masih ada sekitar Rp 474,4 miliar yang siap kami bantu di Kementerian PUPR," ujarnya.

Gempa Ambon

Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB Doni Mordano memaparkan penanganan dampak bencana yang tengah berlangsung di Palu dan Ambon. Untuk bencana gempa di Ambon, ia mengatakan, data yang masuk hingga Senin, 7 Oktober 2019 malam, terdapat 39 korban jiwa. Adapun sebanyak 1.578 orang mengalami luka berat, sedang dan ringan.

Gempa di Ambon juga mengakibatkan 170.900 orang mengungsi. Sebanyak 6.355 rumah mengalami kerusakan dimana 1.273 rumah rusak berat, 1.837 rumah rusak sedang dan 3.245 rumah rusak ringan. Fasilitas umum dan fasilitas sosial juga mengalami kerusakan sebanyak 512 unit.

"Malam ini saya diperintahkan Pak Presiden untuk kembali ke Ambon. Sejak 26 September lalu, belum 24 jam, saya sudah ke Ambon untuk pastikan penanganan berjalan maksimal. Kami pastikan semua proses penanganan bencana bisa terlaksana dengan baik," ujarnya.

Selain itu, Doni juga menyampaikan adanya kendala penyediaan lahan untuk relokasi. Ia menyebutkan terdapat kekurangan lahan sebesar 15 hektare.

Hunian yang direlokasi di Palu totalnya ada 11.643 unit. Doni mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan arahan terkait dengan kekurangan lahan ini. "Arahan wapres, supaya polanya mengikuti pla NTB, libatkan unsur TNI Polri," ujarnya.

Hibah daerah

Selain itu, Doni menyebutkan, baru saja ditandatangani bantuan hibah daerah dari Kementerian Keuangan kepada 3 bupati dan 1 wali kota di Palu. Hibah itu senilai Rp 1,9 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk rehabilitasi rumah rusak.

"Dana ini diharapkan dalam waktu 7 hari kerja sudah masuk ke rekening kas daerah dan selanjutnya akan ditransfer ke rekening perorangan, kepada masyarakat terdampak, baik yang rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan, masing-masing sebesar Rp 50 juta, Rp 25 juta, dan Rp 10 juta," katanya.

Adapun rumah rusak berat yang akan direhabilitasi itu sebanyak 15.448 unit, rumah rusak sedang 27.706 unit dan rusak ringan 42.609 unit. Selain rehabilitasi melalui dana hibah, ada juga yang telah berlangsung dari pihak lain.

Ia menyebutkan, ada rehabilitasi 4.522 yang pendanaannya dari luar negeri. "Ini sudah berlangsung 3 bulan. Sudah ada 3.000 unit rumah proses dan 60 unit rumah sudah jadi," tuturnya.***

Bagikan: