Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya cerah, 24.2 ° C

Kinerja Baik Harus jadi Jawaban Legislator Kolega Politisi Senior

Muhammad Irfan
ANGGOTA DPR periode 2019-2024 diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut.*/ANTARA
ANGGOTA DPR periode 2019-2024 diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Anggota Dewan yang merupakan keluarga atau kolega dari para politisi senior seringkali dipertanyakan kinerjanya. Mereka dianggap memiliki tiket emas sehingga lebih mudah melenggang ke Senayan meski dengan kompetensi yang belum tentu memadai. Belum lagi, dinasti politik yang belakangan sering dikhawatirkan.

Menanggapi ini, anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Barat, Netty Prasetyani, menuturkan kalau cara untuk menjawab keraguan publik atas kinerja anggota dewan yang merupakan keluarga dari politisi senior adalah kinerja dan keberpihakan pada kepentingan rakyat yang betul-betul dilakukan. Seperti diketahui, Netty adalah istri dari mantan Gubernur Jawa Barat dua periode, Ahmad Heryawan.

“Saya akan buktikan itu. Secara personal saya akan memenuhi standar kinerja yg diinginkan publik melalui proses dan cara mendengar, memahami, berbicara, mengartikulasikan, dan  melindungi dengan regulasi permasalahan yang menjadi suara publik,” kata Netty kepada Pikiran Rakyat, Minggu, 6 Oktober 2019.

Keraguan publik sebetulnya tak lepas dari kinerja buruk yang selama ini diperlihatkan para anggota dewan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Netty menilai perlunya pencerahan dan edukasi bagi masyarakat tentang kerja dewan sebagai lembaga politik yang tentu memiliki indikator kinerja spesifik dibandingkan dengan lembaga eksekutif sebagai lembaga pelaksana.

“Stigma ini juga tidak lepas dari persepsi dan framing yg dibentuk oleh banyak faktor, sengaja atau tidak, yang tidak lepas dari kepentingan politik. Masyarakat kurang mendapat informasi tentang kinerja dan karakter personal anggota DPR RI yang amanah, jujur, bertanggung jawab, dan dekat dengan rakyat,” ucap dia.

Terlepas dari  tiga hal tersebut, stigma buruk itu perlu menjadi bahan perhatian dan introspeksi anggota DPR RI yang baru dilantik untuk berkontribusi membangun branding lembaga DPR RI  sebagai lembaga perwakilan rakyat yang amanah, ramah, dicintai rakyat, dan berkinerja tinggi. Di FPKS sendiri, ada target kinerja anggota yang dibuat secara institusional oleh partai.

“Kemudian partai melalui fraksi juga membangun mekanisme pengawasan dan penilaian terhadap kinerja anggota di DPR RI termasuk para Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi Anggota (SAA) yang membantu tugas para anggota,” ucap dia.

Netty mengaku, sudah menyiapkan berbagai program kerja setelah Alat Kelengkapan Dewan dibentuk dan disahkan. Dia yang diamanahkan fraksi bertugas di Komisi IX menilai, akan menyoroti kelemahan BPJS dengan membedah regulasinya, memperbaiki celah kekurangannya, memastikan implementasi sesuai aturan, menegakkan integritas para penyelenggara, dan memastikan dukungan APBN yg memadai.

Masalah kependudukan

Selain BPJS, yang juga perlu diberikan perhatian adalah masalah kependudukan. Berbagai masalah di titik hilir seperti, rendahnya tingkat pendidikan, TKI ilegal, stunting, dan gizi kurang atau buruk, sebenarnya berasal dan sangat berkait erat dengan masalah kependudukan. Hal ini juga bukan hal baru bagi Netty mengingat dirinya juga telah lama aktif di banyak organisasi.

“Oleh karena itu, saya akan menyoroti kebijakan pembangunan yang berperspektif kependudukan, positioning dan kewenangan kelembagaannya, serta dukungan anggaran yang dapat memastikan bahwa pengendalian kependudukan berjalan dengan baik dan mengarah pada tahapan pencapaian Indonesia Emas 2045,” ucap dia.

Ada 48 anggota

Forum Masyarakat Perduli Parlemen (Formappi) pernah mengeluarkan hasil kajiannya terhadap calon anggota legislatif DPR RI terpilih periode 2019-2024. Berdasarkan catatan Formappi, dari 574 caleg terpilih, terdapat 48 anggota yang berpotensi memunculkan dinasti politik.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, menerangkan, 48 anggota tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah yang masih aktif. Mereka setidaknya tersebar di tujuh partai politik antara lain: Gerindra dengan lima orang caleg, Golkar sembilan caleg, Nasdem delapan caleg, PAN lima caleg, Partai Demokrat enam caleg, PDI Perjuangan sepuluh caleg,  PKB dua caleg, serta PKS tiga caleg.

Beberapa nama itu di antaranya anggota legislatif Partai Gerindra dari Dapil Kalimantan Timur, yakni Budisatrio Djiwandono. Ia merupakan anak dari mantan Gubernur BI Sudrajat Djiwandono dan keponakan Prabowo Subianto.

Ada pula anggota legislatif dari Partai Golkar, Adde Rosi, yang terpilih di Dapil Banten I. Adde, berdasarkan catatan Formappi, merupakan istri dari Wagub Banten, Andika Hazrumy yang juga merupakan menantu Ratu Atut.

Dari Partai Nasdem, terdapat Prananda Surya Paloh yang menjadi anggota legislatif terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Utara I. Ia merupakan putra dari Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Selanjutnya adalah anggota legislatig PAN Hanafi Rais dari dapil Yogyakarta. Hanafi sendiri merupakan anak dari Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.

Lalu ada Eddhi Baskoro yang terpilih di Dapil Jawa Timur. Pria yang akrab disapa Ibas itu merupakan anak dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal yang sama juga ditemukan di PDI Perjuangan yaitu Puan Maharani dari dapil Jawa Tengah. Seperti diketahui Puan yang jadi Ketua DPR periode ini adalah anak dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan lain-lain.

“Potensi munculnya dinasti partai politik sangat penting untuk dikritisi. Sebab, oligarki yang terjadi di tubuh parpol begitu terlihat jelas,” kata Lucius di Jakarta.

Karier berjalan cerah

Apalagi, sistem perekrutan yang memberikan kemudahan bagi kader yang memiliki hubungan kekeluargaan. Seringkali karier politik para kolega politisi ini berjalan dengan cerah.

“Baru daftar tiba-tiba jadi Sekjen. Itu parpol tak punya harapan jadi pilar demokrasi jika elite-elitenya masih dikuasai satu keluarga atau satu kelompok yang berjejaring secara kekerabatan," ucap dia.

Dia juga khawatir, jika parlemen dikuasai oleh anggota yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan elite politik, peluang untuk korupsi pun semakin terbuka. Sebab, menurutnya, urusan kebijakan negara bisa diselesaikann dalam forum keluarga dan tidak resmi.

"Hal-hal ini yang membuat DPR akan memelihara situasi penuh ketertutupan, situasi yang mendukung korupsi. Karena kita sekarang memiliki peran yang sama agar semua lembaga negara bebas dari korupsi," ucap dia.***

Bagikan: