Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya berawan, 26.5 ° C

Dinilai Memberatkan Masyarakat, Serikat Buruh Tolak Kenaikan BPJS

Muhammad Ashari
ILUSTRASI warga mengurus kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Cikarang.*/TOMMI ANDRYANDY/PR
ILUSTRASI warga mengurus kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Cikarang.*/TOMMI ANDRYANDY/PR

BOGOR, (PR).- Rencana kenaikan iuran BPJS pada tahun 2020 dinilai akan memberatkan masyarakat. Elemen serikat buruh menolak rencana tersebut.

Perwakilan serikat buruh menyampaikan keberatan rencana kenaikan iuran BPJS ketika beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Senin, 30 September 2019. Beberapa perwakilan buruh yang hadir adalah Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal.

Ditemui seusai pertemuan, Said Iqbal mengatakan, dirinya mengusulkan kepada presiden supaya tidak menaikkan iuran BPJS, utamanya iuran untuk kelas III. Kenaikan iuran BPJS dinilainya hanya akan memberatkan rakyat.

“Kami mengatakan kenaikan iuran BPJS kelas III akan menurunkan daya beli. Kami menyarankan kepada beliau (presiden) untuk dipertimbangkan agar iuran kelas III tidak dinaikkan,” katanya.

Kaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS

Permintaan serupa juga disampaikan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. Menurutnya, pemerintah harus mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS.

“Kenaikan iuran BPJS kesehatan di kelas III berpengaruh kepada buruh dan rakyat,” tuturnya.

Menanggapi penolakan perwakilan buruh atas kenaikan iuran BPJS, Presiden Joko Widodo mengatakan, akan mempertimbangkannya lagi. Menurutnya, BPJS kini tengah menghadapi persoalan keuangan.

“Kalau kenaikan BPJS tidak kita lakukan, yang terjadi juga adalah defisit besar di BPJS,” ujarnya.

Ia mengatakan, masih perlu memperhitungkan lagi lebih jauh soal kenaikan iuran BPJS ini. Masukan dari perwakilan buruh terkait iuran BPJS dikatakannya akan ditampung lebih dulu.
 

Peserta mandiri

Berdasarkan catatan Pikiran Rakyat, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, rencana kenaikan iuran BPJS akan diberlakukan bagi peserta mandiri. Adapun peserta mandiri itu dari segmen pekerja penerima upah pemerintah dan swasta, pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja.

Menurutnya, kenaikan iuran BPJS itu bukan untuk warga miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI). Bagi peserta PBI, negara masih menanggungnya.

"Ada 96,8 juta dan yang lain-lain. Jadi hampir 120 juta warga miskin itu masih ditanggung negara,” kata Puan di Gedung Lemhanas, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.  

Ia menambahkan, peserta mandiri yang iuran kepesertaannya tidak ditanggung oleh negara bisa memilih kepesertaan berdasarkan kelas, yakni kelas I, kelas II, dan kelas III yang besar iurannya berbeda-beda. “Jadi peserta mandiri bisa memilih ikut kelas I, kelas II, atau kelas III,” katanya.

Puan mengatakan, saat ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) mengenai kenaikan iuran BPJS. Ia memperkirakan sebelum Oktober perpres itu seharusnya sudah selesai.  "Kita tunggu Perpres-nya. Kalau Perpresnya sudah ditandatangani, semua harus kita lakukan,” ujarnya.

Ia mengatakan, kenaikan iuran BPJS tetap akan diberlakukan karena memang sudah waktunya. Kenaikan itu akan dilaksanakan pada 1 Januari 2020. "Pelaksanaan itu tahun depan. Hanya perpres akan dilakukan ada periode ini," ujarnya.***

Bagikan: