Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Umumnya cerah, 32 ° C

Revisi UU Dinilai Membuat KPK Jadi Subordinatif

Catur Ratna Wulandari
ANGGOTA Wadah Pegawai KPK membawa nisan bertuliskan RIP KPK saat melakukan aksi di gedung KPK Jakarta, Selasa, 17 September 2019. Wadah Pegawai KPK dan Koalasi Masyarakat Anti Korupsi melakukan malam renungan bertajuk "Pemakaman KPK" untuk menyikapi pelemahan KPK seusai DPR mengesahkan revisi UU KPK.*/ANTARA
ANGGOTA Wadah Pegawai KPK membawa nisan bertuliskan RIP KPK saat melakukan aksi di gedung KPK Jakarta, Selasa, 17 September 2019. Wadah Pegawai KPK dan Koalasi Masyarakat Anti Korupsi melakukan malam renungan bertajuk "Pemakaman KPK" untuk menyikapi pelemahan KPK seusai DPR mengesahkan revisi UU KPK.*/ANTARA

BANDUNG, (PR)..- Dampak terburuk Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan DPR telah membuat KPK menjadi lembaga yang subordinatif dari lembaga penegak hukum yang ada. KPK kehilangan independensinya dalam memberantas korupsi.

Pengajar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan, independensi itu bisa dilihar dari beberapa dimensi. Pertama, dari kewenangan KPK merekrut penyelidik dan penyidik sendiri.

"Di revisi itu KPK tetap boleh merekrut sendiri, tapi itu urutan terakhir. Intinya penyelidik dan penyidik tetap dari polisi dan jaksa. Kalau kurang, baru boleh merekrut sendiri," katanya saat menjadi pembicara di Diskusi Publik Quo Vadis KPK yang diselenggarakan FH Unpar di Gedung Rektorat Unpar, Jalan Ciumbuleuit, Jumat, 20 September 2019.

Dengan status pegawai KPK yang diubah menjadi ASN, juga akan menimbulkan penafsiran lain pada status penyidiknya. "Kalau ditafsirkan sebagai PPNS, diatur di KUHAP bahwa PPNS berada di bawah koordinasi penyidik Polri," katanya.

Kedua, pembentukan Dewan Pengawas. Pada salah satu pasal di UU hasil revisi itu, terdapat pasal yang menyebut kriteria anggota Dewan Pengawas bisa berasal dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat. Artinya, polisi, jaksa, dan hakim bisa mengisi Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas yang memegang kendali untuk mengizinkan atau tidak upaya penyadapan, penyitaan, maupun penggeledahan. Hal itu rentan menganggalkan upaya penanganan korupsi. "Semakin besar kemungkinan kebocoran, tingkat keberhasilan makin kecil," ujarnya.

Revisi UU KPK juga memberi kewenangan KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Padahal KPK didesain tidak mengenal SP3 karena SP3 kerap diperjualbelikan. Dengan tidak adanya SP3, tidak ada upaya untuk menghentikan kasus melalui jual beli SP3.

"Keuntungannya, pegawai jadi tidak pernah ditawari juga tidak diancam karena mengusut kasus tertentu sebab korupsi itu white colar criminal yang punya power apa saja. Sekarang benteng yang menyelamatkan KPK itu tidak ada lagi," tuturnya.

Dengan kondisi itu, KPK telah kehilangan independensinya. "KPK menjadi subordinatif dari lembaga penegak hukum yang ada. Ini yang paling buruk, jadi tidak independen," kata Pohan.

Ia menambahkan, publik disesatkan dengan narasi seolah KPK lembaga superbodi yang tidak diawasi. Padahal, selama ini sudah ada mekanisme pengawasan yang berjalan. Aparat penegak hukum lainnya pun sebenarnya tak diawasi khusus.

"Sebenarnya siapa yang tidak mau diawasi? Kompolnas, Komisi Kejaksaan itu juga tidak mengawasi. Anggotanya hanya berapa, mana bisa mengawasi anggota sekian banyak," tuturnya.

Kepala Biro Hukum KPK Rasama Aritonang mengatakan, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih Presiden tidak sejalan dengan prinsip independensi yang ditekankan Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAA). KPK tidak anti dengan pengawasan. "Bisa jadi memang perlu pengawasan. Tapi untuk sampai ke sana, perlu diskusi dengan kepala jernih," katanya.

Dengan UU yang berlaku sebelumnya, KPK disebut bertanggung jawab ke publik. Mekanismenya dilakukan melalui laporan kepada Presiden dan DPR. Sementara laporan keuangan diaudit oleh BPK.

"Bahkan DPR bisa sampai menggunakan hak angketnya, sepanjang tidak terkait dengan penyelidikan dan penyidikan perkara," kata Rasama.

KPK sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan revisi UU ini tidak dilibatkan dalam pembahasannya. Hasil revisi UU secara resmi juga belum diterima KPK.

Rasama mengatakan, jika sudah menerima dokumennya, KPK akan mengkaji terlebih dahulu sejauh mana perubahannya. "Akan kita lihat dulu," ujarnya.

Sementara di masyarakat terus bergulir narasi yang menyebut revisi ini diperlukan karena menguatnya "polisi taliban" di KPK. Narasi semacam ini yang terus-menerus digaungkan telah mengganggu konfisi internal KPK. "Mengganggu karena terus-menerus diucapkan dan itu tidak relevan dengan apa yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi," katanya.

Selain dua pembicara itu, hadir pula pembicara lainnya yaitu pengajar hukum tata negara Unpar Koerniatmanto dan peneliti hukum dan konstitusi CSIS Dominique Nicky Fahrizal.***

Bagikan: