Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 20.4 ° C

Kebakaran Hutan Terkait Perkebunan, Sanksi Lemah Tak Beri Efek Jera

Yusuf Wijanarko
ASAP terlihat di lokasi pembakaran lahan di perbukitan Sungai Bangek, Padang, Jumat 20 September 2019. Meski masih dalam kondisi terpapar kabut asap kebakaran hutan dan lahan serta musim kemarau, masih ada warga yang melakukan pembakaran lahan untuk berladang.*/ANTARA
ASAP terlihat di lokasi pembakaran lahan di perbukitan Sungai Bangek, Padang, Jumat 20 September 2019. Meski masih dalam kondisi terpapar kabut asap kebakaran hutan dan lahan serta musim kemarau, masih ada warga yang melakukan pembakaran lahan untuk berladang.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani mengatakan, ada tiga faktor yang menyebabkan kebakaran hutan. Salah satu penyebabnya adalah pembukaan lahan untuk perkebunan.

"Api muncul tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada manusia yang membawa api itu," kata dia di Jakarta, Sabtu 21 September 2019 seperti dilaporkan Antara.

Dia mengatakan, kebakaran hutan sering kali berkaitan dengan aktivitas perkebunan dan korporasi. Masyarakat sering membuka lahan dengan cara membakar hutan karena hal tersebut adalah cara paling mudah dan murah.

Oleh sebab itu, cara pandang korporasi dan masyarakat harus diubah. Harus ada pula penegakan hukum untuk siapa saja yang melakukan pembakaran.

WARGA sedang berusaha memadamkan kobaran api di perkebunan pinus milik Perum Perhutani kawasan hutan lindung Blok Samalengoh Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta.*/TAUFIK ROCHMAN/KABAR PRIANGAN

Rasio Ridho Sani mengatakan, kebakaran lahan juga terjadi karena ada ekosistem gambut yang dirusak manusia.

"Ekosistem gambut rusak karena ada perkebunan, baik dari masyarakat atau korporasi. Mereka biasanya mengubah gambut dari basah menjadi kering agar bisa ditanam," kata dia.

Dia mengatakan, KLHK, sejak 2015, telah menerapkan sanksi baik adminsitratif atau pidana kepada korporasi yang melanggar aturan tersebut.

Pelaku yang sama

Dia mengatakan, KLHK juga telah bekerja sama dengan penegak hukum seperti polisi dan pengadilan tinggi negeri untuk menindak pelaku pembakaran hutan.

Menurut dia, beberapa kasus telah memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, beberapa pelaku yang telah diberi sanksi pada 2015 masih berani melakukan pembakaran hutan saat ini.

Salah satu faktor tidak adanya efek jera adalah hukuman yang dijatuhkan terbilang ringan. Menurut Rasio Ridho Sani, pengadilan tinggi negeri belum mempunyai pengalaman dalam menangani kasus tersebut.

Dia mengatakan, pada 2015, sebanyak 65 perusahaan telah ditetapkan bersalah. Hanya 3 perusahaan yang dicabut izinnya. Sementara sisanya diberi sanksi administratif.***

Bagikan: