Pikiran Rakyat
USD Jual 13.961,00 Beli 14.059,00 | Umumnya cerah, 32.4 ° C

Revisi KUHP Terburu-buru, Potensi Kriminalisasi Terbuka Lebar

Muhammad Irfan
Ilustrasi/DOK PR
Ilustrasi/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia seolah sedang kejar setoran untuk menggolkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. RKUHP hendak dirampungkan oleh anggota legislatif periode ini yang masa baktinya hanya tinggal menghitung hari. Dengan sejumlah pasal yang masih dipersoalkan, pengesahan RKUHP dalam waktu dekat dianggap terburu-buru.

Anggota Komisi VIII Diah Pitaloka misalnya, menyebut RKUHP saat ini diubah menyeluruh. Jika masih banyak pasal yang menjadi pertentangan selayaknya RKUHP diendapkan lebih dulu untuk kemudian dibahas agar lebih menyeluruh. "Menurut saya bahaya juga kalau membahas KUHP kebut-kebutan. Itu kan komprehensif, itu kan luas," kata Diah ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 19 September 2019.

Bagi Diah, pasal yang jadi sorotan adalah adanya perluasan pada pasal zina. Menurutnya ini bisa kontradiktif dan membuat RKUHP tak sensitif gender. Karena jika itu diberlakukan, bisa jadi interpretasinya luas dan berpotensi mengkriminalisasi orang yang menikah siri atau secara adat tanpa dicatatkan di catatan sipil.

"Orang kampung kan biasanya nikah amil, tapi legalitas negara surat nikah. Nah tuduhan kumpul kebo gimana? Nikah siri itu jadi bagian dari kehidupan masayarakat desa, secara negara itu tidak tercatat dalam catatan sipil. Itu bisa masuk pasal kumpul kebo enggak? Kan interpretasinya bisa luas," ucap dia.

Berdasarkan Pasal 419 Ayat (1), setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. Ayat berikutnya mengatur bahwa tindak pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orangtua atau anaknya. Pengaduan dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orangtua, atau anaknya.

Mengenai hal ini, pandangan yang sama juga disampaikan oleh lembaga swadaya masyarakat Institute for Criminal Justice Reform. Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati mengatakan adanya penambahan unsur Kepala Desa dalam pasal itu malah akan semakin memperlebar celah kesewenang-wenangan dalam urusan privasi warga negara.

"Dengan sulitnya akses pada pencatatan perkawinan, pengaturan pasal perzinahan dan samen leven (hidup bersama) dalam RKUHP tanpa pertimbangan yang matang berpotensi membahayakan 40 hingga 50 juta masyarakat adat dan 55 persen pasangan menikah di rumah tangga miskin yang selama ini kesulitan memiliki dokumen perkawinan resmi," kata Maidina dalam diskusi tentang Kesehatan Perempuan, RUU PKS, dan RKUHP yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan.***

Bagikan: