Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Cerah berawan, 20 ° C

Perusahaan yang Terlibat Karhutla akan Terkena Sanksi dan Harus Bayar kompensasi

Muhammad Ashari
SUASANA pemukiman penduduk di tepian Sungai Kapuas yang diselimuti kabut asap pekat di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu, 18 September 2019. Berdasarkan pengolahan data LAPAN per 18 September, terdapat 354 titik api di wilayah Kalbar dengan 208 titik api di antaranya berada di Kabupaten Ketapang serta 44 titik api di Kubu Raya.*/ANTARA FOTO
SUASANA pemukiman penduduk di tepian Sungai Kapuas yang diselimuti kabut asap pekat di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu, 18 September 2019. Berdasarkan pengolahan data LAPAN per 18 September, terdapat 354 titik api di wilayah Kalbar dengan 208 titik api di antaranya berada di Kabupaten Ketapang serta 44 titik api di Kubu Raya.*/ANTARA FOTO

JAKARTA, (PR).- Perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan harus mendapatkan sanksi dan membayar kompensasi. Karhutla yang terjadi telah menimbulkan banyak kerugian.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, telah mendukung langkah yang ditempuh oleh KLHK yang akan mengambil proses hukum terhadap perusahaan yang terlibat dalam karhutla. KLHK sejauh ini telah menyegel tiga anak perusahaan Malaysia dan 42 perusahaan yang terlibat dalam karhutla.

"Saya mendorong KLHK untuk menerapkan sanksi kepada seluruh perusahaan untuk memberikan ganti rugi serta membayar kompensasi kepada masyarakat yang terdampak kabut asap," ujarnya, Rabu, 18 September 2019.

Bambang juga mendorong supaya KLHK bekerja sama dengan imigrasi dalam menangani karhutla. Menurutnya, kerjasama itu diperlukan untuk mencegah direksi perusahaan yang terlibat karhutla pergi ke luar Indonesia. "Saya dorong KLHK dan imigrasi untuk menetapkan larangan meninggalkan Indonesia atau kembali ke negaranya sebelum proses hukum diselesaikan," katanya.

Bambang menambahkan, karhutla telah menimbulkan kerugian yang besar. Empat bandara di Kalimantan berhenti beroperasi karena asap tebal. Keempat bandara itu adalah Bandara Kalimarau Berau, Bandara Juwata Tarakan, Bandara APT Pranoto Samarinda, Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru.

Berhenti beroperasinya bandara tersebut, katanya, telah mengakibatkan pembatalan terhadap 99 penerbangan pada Minggu, 15 September 2019. Jarak pandang yang terbatas akibat asap karhutla membuat penerbangan menjadi berbahaya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah melalui kepolisian akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya karhutla. Dengan skala karhutla yang besar, ia menilai ada upaya terorganisasi yang menyebabkan karhutla terjadi. "Kalau kita lihat luasannya (lahan) besar sekali. Ini terorganisasi," tuturnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, setidaknya sebanyak 99 persen karhutla disebabkan faktor kesengajaan dari perbuatan manusia.  Ia menuturkan, di Kalimantan Tengah saat ini tengah didalami kebakaran hutan dengan sebab-bebab yang mencurigakan. Pemerintah dikatakannya tengah menelusuri indikasi pembakaran lahan secara sengaja.

Ia menambahkan, tengah mempelajari jaringan kerja kebakaran mencurigakan tersebut. Siti merasa yakin bila pemerintah tidak akan mengalah atas dasar tekanan-tekanan terkait penanganan karhutla. "Tidak akan kami biarkan pihak-pihak yang masih saja sengaja melakukan pembakaran. Kami akan terus kejar dan tindak tegas," katanya.***

Bagikan: