Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Cerah berawan, 20.7 ° C

Masih Ada Cara untuk Jegal UU KPK

Muhammad Irfan
TULISAN KPK tertutup kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 9 September 2019.*/ANTARA
TULISAN KPK tertutup kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 9 September 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi telah diketuk palu dengan proses yang terbilang kilat pada Selasa, 17 September 2019. Namun bukan berarti tak ada celah untuk menjegal UU yang diduga bisa melemahkan upaya pemberantasan korupsi ini. Meski sedikit, masih ada kemungkinan asal Presiden Joko Widodo punya niat baik.

Salah satu cara yang masih mungkin dilakukan tentunya keengganan Presiden untuk menyetujui UU KPK ini. Dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Rabu 18 September 2019, Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam menilai presiden setidaknya masih punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkan UU yang kemarin disahkan oleh Paripurna. Tenggat waktu yang cukup ini pun bisa jadi momentum pembuktian Jokowi atas keberpihakannya pada upaya pemberantasan korupsi.

"Ini momentum yang tepat kalau beliau ingin menunjukkan legacy yang kuat. Kalau tidak, sejarah justru mencatat pak Jokowi peletak dasar pelemahan KPK," kata Umam.

Presiden juga bisa memanfaatkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). Namun, Umam menilai cara ini kemungkinannya cukup kecil mengingat Jokowi juga mengeluarkan surat rekomendasi kepada DPR tentang pembahasan revisi UU KPK melalui Menkumham dan Menpan RB. Meski demikian, jika ingin menunjukkan semangatnya memperkuat KPK, Jokowi bisa juga mengambil langkah tersebut.

"Terakhir yang paling memungkinkan ya uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Saya dengar kan sudah banyak teman-teman masyarakat sipil yang siap mengajukan judicial review jika Presiden menyetujui UU KPK," ucap dia.

Menurut dia, beberapa proses pengesahan revisi UU KPK memang terbilang janggal. Selain diselesaikan dalam waktu singkat yakni hanya 14 hari, pengesahan pada Paripurna juga hanya dihadiri oleh sebagian kecil anggota DPR. Bahkan dari 200-an tandatangan absen, yang hadir di paripurna hanya sekitar separuhnya. Dia pun berharap MK bisa jeli menguji kembali revisi UU ini.

"Kalau ternyata sama saja, satu suara dengan pemerintah dan DPR, ini yang kemudian disebutkan dengan trias korupsial. Eksekutif, legislatif, dan judikatif jadi penyuplai kekuatan yang kurang berpihak pada perbaikan tata kelola pemerintahan," ucap dia.***

Bagikan: