Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 20.4 ° C

Presiden Jokowi: Kita Tidak Mengenal yang Namanya Mengembalikan Mandat

Muhammad Ashari
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK di antaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis antikorupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara.*/ANTARA FOTO
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK di antaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis antikorupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara.*/ANTARA FOTO

JAKARTA, (PR).- Langkah tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan tanggung jawab kepada Presiden menjadi sorotan masyarakat pada akhir pekan kemarin. Presiden Joko Widodo pun memberikan tanggapan mengenai kisruh yang ada di KPK di sela-sela Pembukaan Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Hotel Sultan, Senin, 16 September 2019.

Mengenai langkah ketiga pimpinan KPK yang menyerahkan tanggungjawab kepadanya, Jokowi mengatakan, penyerahan mandat tidak diatur dan tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Hal yang diatur dan dikenal dalam UU tersebut, kata dia, hanya perihal anggota yang mengundurkan diri, meninggal, atau terkena tindak pidana korupsi.

"Tidak mengenal kita yang namanya mengembalikan mandat. Tidak ada. Yang ada itu mengundurkan diri. Meninggal dunia, ada. Terkena tindak pidana korupsi, iya. Tapi yang namanya mengembalikan mandat, itu tidak ada," ujarnya.

Ia kemudian mengatakan bahwa pemerintah terus memperjuangkan sejumlah substansi dalam revisi UU KPK yang diinisasi oleh DPR. Semua pihak dikatakannya perlu bersikap bijak dalam bernegara.

"Saat ini, pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-substansi yang ada di revisi KPK yang diinisiasi oleh DPR, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi, perlu saya sampaikan, KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi bijaklah dalam kita bernegara," ujarnya.

MAHASISWA membubuhkan tanda tangan dan cap telapak tangan di spanduk hitam saat menggelar aksi #SaveKPK di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa 10 September 2019.*/ANTARA

Ditambahkannya, ia mengajak semua pihak supaya bersama-sama mengawasi jalannya revisi UU KPK yang tengah dibahas di DPR. Menurutnya, sudah menjadi tugas seluruh pihak supaya KPK tetap memiliki posisi yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Mengenai revisi Undang-Undang KPK, itu kan ada di DPR, marilah kita awasi bersama-sama. Semuanya mengawasi agar KPK tetap pada posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi. Tugas kita bersama," katanya.

Disinggung oleh para wartawan mengenai pertemuan antara Presiden dengan pimpinan KPK, Presiden mengatakan bahwa apabila terdapat permohonan resmi yang diajukan, maka pihaknya akan mengatur waktu pertemuan tersebut. "Kalau ada (permohonan resmi), tentunya akan diatur waktunya dengan acara yang ada di presiden," ujarnya.

Ia mengatakan, dirinya tidak pernah meragukan kiprah dan kinerja para pimpinan KPK. Ia menilai, kinerja lembaga antirasuah tersebut sudah sangat baik dalam melakukan penindakan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Sejak awal, saya tidak pernah meragukan pimpinan KPK yang sekarang dan sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa kinerja KPK itu baik," kata dia.***

Bagikan: