Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Langit umumnya cerah, 16.3 ° C

Jokowi Masih Punya Peluang Gagalkan Revisi UU KPK

Yusuf Wijanarko
MAHASISWA yang tergabung dalam Gerakan Kalbar Peduli KPK menggelar aksi damai di Taman Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat 13 September 2019. Dalam aksi tersebut, mereka menolak revisi Undang-Undang KPK dan mendesak Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya memperkuat KPK.*/ANTARA
MAHASISWA yang tergabung dalam Gerakan Kalbar Peduli KPK menggelar aksi damai di Taman Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat 13 September 2019. Dalam aksi tersebut, mereka menolak revisi Undang-Undang KPK dan mendesak Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya memperkuat KPK.*/ANTARA

YOGYAKARTA, (PR).- Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, Presiden Joko Widodo masih memiliki kesempatan menggagalkan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk disahkan menjadi UU KPK.

Zaenal Arifin Mochtar, saat menjadi pembicara dalam diskusi di Kantor Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, di Yogyakarta, Jumat 13 September 2019 mengatakan, meski telah menerbitkan Surat Presiden (surpres) terkait usulan revisi UU KPK, Jokowi masih memiliki peluang menggagalkannya.

"Undang-Undang itu dibahas, ada lima tahapan yakni pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, pengundangan. Masih ada dua wilayah (tahapan). Presiden masih bisa menolak kalau dia mau," kata Zaenal Arifin Mochtar seperti dilaporkan Antara.

WARGA menggelar portes di kantor KPK, Jakarta, Jumat 13 September 2019. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap revisi UU KPK serta terpilihnya capim KPK yang diduga bermasalah karena melanggar kode etik.*/ANTARA

Dari lima tahapan itu, kata Zaenal Arifin Mochtar, Jokowi masih memiliki kewenangan menentukan pasal mana yang bisa dibahas atau sama sekali menolak pembahasan bersama DPR. Untuk menentukan pasal-pasal tertentu yang bisa dibahas, Jokowi dapat meminta Menpan RB dan Menkum HAM untuk mengawalnya.

"Masalahnya, seberapa kuat hal ini dipesankan kepada Pak Yasonna (Menkum HAM) dan Menpan RB untuk mengawal atau mengatakan, ‘Pak Yasonna dan Pak Menpan RB kalau mereka (DPR) memaksakan (pasal) ini, kita cabut, tidak jadi pembahasan," kata dia mencontohkan.

30 hari yang menentukan

Selain itu, meski telah dibahas, kata Zaenal Arifin Mochtar, Jokowi juga masih memiliki peluang menolak menyetujui bersama revisi UU KPK.

"Dia bisa menolak mengatakan, ‘Saya tidak menyetujui’," kata dia.

Oleh sebab itu, Zaenal Arifin Mochtar berharap Jokowi berani menolak membahas bersama dan menyetujui bersama, sebelum memasuki proses menjadi UU.

Apabila Jokowi baru menolak saat pengesahan atau tidak menandatangani, dalam waktu 30 hari, RUU itu dengan sendirinya akan menjadi UU dan wajib diundangkan.

Hal itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Saya tidak berhenti berharap Jokowi berani menolak membahas bersama dan menolak menyetujui bersama," kata Zaenal Arifin Mochtar.***

Bagikan: