Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Langit umumnya cerah, 16.3 ° C

Polemik Pimpinan KPK, Menyoal Lobi di Komisi III DPR dan Pembunuhan Karakter Firli Bahuri

Yusuf Wijanarko
FIRLI Bahuri/ANTARA
FIRLI Bahuri/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta seluruh pihak melihat kinerja Firli Bahuri sebagai Ketua KPK nantinya, di tengah polemik yang muncul.

"Menurut saya, siapa pun yang terpilih menjadi Ketua KPK, kita syukuri, karena kenapa? Dia sudah melalui satu proses yang sangat panjang," katanya di Jakarta, Jumat 13 September 2019.

Hal itu disampaikannya usai pembekalan peserta PPRA LIX dan PPSA XXII Tahun 2019 Lembaga Ketahanan Nasional.

Mengenai polemik terkait sosok Firli Bahuri, Wiranto menilai merupakan hal biasa jika setiap pejabat yang diangkat, ada unsur suka dan tidak suka.

"Kalau polemik biasa. Setiap ada pejabat diangkat, selalu ada polemik, biasa. Ada suka dan tidak suka, biarkan saja. Kita buktikan kinerjanya bagaimana," katanya.

MAHASISWA membubuhkan tanda tangan dan cap telapak tangan di spanduk hitam saat menggelar aksi #SaveKPK di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa 10 September 2019.*/ANTARA

Dia meminta masyarakat percaya Ketua KPK terpilih dapat melaksanakan misi pemberantasan korupsi secara baik sesuai harapan.

"Kalau ditangani seseorang yang paham betul posisinya, yang tahu misi yang diembannya dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, kita sangat bagus, oke saja," kata Wiranto seperti diberitakan Antara.

Lobi di Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu membantah adanya lobi di lingkungan internal Komisi III DPR yang menyepakati Filri Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.

"Tidak ada lobi-lobi dalam pemilihan pimpinan KPK termasuk memilih Firli menjadi Ketua KPK. Komisi III DPR membaca perkembangan, dari mulai proses di panitia seleksi dan uji kelayakan-kepatutan," kata Masinton Pasaribu di Jakarta, Jumat 13 September 2019 kepada Antara.

Hal itu dia sampaikan terkait perolehan suara Firli Bahuri dalam pemungutan suara pemilihan pimpinan KPK. Semua anggota Komisi III DPR memilihnya dengan raihan 56 suara. Dalam rapat antarketua kelompok fraksi di Komisi III DPR, secara aklamasi terpilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023.

TULISAN KPK tertutup kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 9 September 2019.*/ANTARA

Masinton Pasaribu menjelaskan, sejak awal proses seleksi, banyak resistensi yang menolak Firli Bahuri dengan isu integritas dan pelanggaran kode etik ketika masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Menurut dia, Komisi III DPR telah menanyakan kepada panitia seleksi terkait siapa saja yang kontroversial, dipertanyakan, dan diragukan publik.

"Tapi yang diragukan publik itu tidak dilengkapi dengan bukti-bukti valid termasuk tentang calon pimpinan KPK yang berasal dari institusi lain. Misalnyam, latar belakang Firli Bahuri dipermasalahkan dan yang berasal dari Kejaksaan sama, tetapi tidak dilengkapi bukti valid," ujarnya.

Pembunuhan karakter

Dia menilai, selama uji kelayakan calon pimpinan KPK, ada tuduhan dari oknum KPK untuk membunuh karakter Firli Bahuri sehingga semua anggota Komisi III DPR melihat Firli Bahuri diperlakukan sewenang-wenang.

Menurut dia, anggota Komisi III DPR berkesimpulan karakter Firli Bahuri dibunuh secara sistematis dan calon pimpinan KPK petahana Alexander Marwata menjelaskan bahwa putusan terkait Firli Bahuri yang diduga melanggar kode etik, bukan keputusan institusi.

"Komisi III DPR mendengarkan pemaparan Firli Bahuri. Kami berpandangan beliau punya kepemimpinan, keberanian, menguasai hukum, dan mengerti penerapan hukum lalu seluruh anggota memilih beliau," katanya.

Masinton Pasaribu menjelaskan, Firli Bahuri dipilih menjadi Ketua KPK karena sejak awal Komisi III DPR sepakat bahwa calon pimpinan yang beroleh suara terbanyak ditunjuk sebagai ketua.***

Bagikan: