Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sedikit awan, 19.1 ° C

Mantan Ketua KPK Tegaskan KPK Tidak Butuh Pengawas

Yusuf Wijanarko
MAHASISWA membubuhkan tanda tangan dan cap telapak tangan di spanduk hitam saat menggelar aksi #SaveKPK di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa 10 September 2019.*/ANTARA
MAHASISWA membubuhkan tanda tangan dan cap telapak tangan di spanduk hitam saat menggelar aksi #SaveKPK di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa 10 September 2019.*/ANTARA

BOGOR, (PR).- Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad menyebut, KPK tidak membutuhkan Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam salah satu poin rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan DPR.

"Dewan Pengawas untuk mengawasi, baik pegawai maupun pimpinan KPK. Kalau itu tujuannya, tidak terlalu dibutuhkan," ujarnya dalam diskusi bertajuk KPK di Ujung Tanduk yang berlangsung di Graha Pena, Kota Bogor, Kamis 12 September 2019 seperti dilaporkan Antara.

Menurut Abraham Samad, tanpa keberadaan Dewan Pengawas, sistem pengawasan di KPK sudah berjalan maksimal. Bahkan, di KPK ada istilah yang dikenal zero tolerance atau tidak ada toleransi terhadap pelanggaran.

Abraham Samad mengungkit perkara dugaan pelanggaran etik yang sempat menimpa dia ketika semasa menjabat sebagai Ketua KPK sehingga membuat dia diperiksa oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK.

"Waktu itu direktorat menyatakan perlu ada pemeriksaan terhadap Ketua Abraham Samad. Maka, pada saat itu saya diperiksa. Coba mana ada lembaga pemerintah, Irjen, memeriksa menterinya?" tanya Abraham Samad retoris.

TULISAN KPK tertutup kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 9 September 2019.*/ANTARA

Ia menegaskan, aksi penolakan revisi UU KPK bukan dalam rangka menyelamatkan institusi KPK melainkan menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Mengubah produk Undang-Undang sesuatu hal yang benar, tidak diharamkan, yang tidak boleh adalah mengubah Alquran. Kita bukan menolak perubahan, tapi substansi perubahan yang ada di rancangan perubahan," tuturnya.

Kerja sama antara penegak hukum

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik meminta lima pimpinan KPK terpilih bekerja sesuai Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut dia, salah satu amanat Undang-Undang tersebut adalah harus ada kerja sama kuat antara KPK dan penegak hukum yang lain dalam pemberantasan korupsi.

"Harapan kami hanya satu, Firli sebagai Ketua KPK yang telah kami pilih bisa menjalankan Undang-Undang. Undang-Undang memandatkan harus ada kerja sama yang kuat antara aparat penegak hukum," kata Erma Suryani Ranik di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat 13 September 2019.

Ia menegaskan harus ada sinergi, koordinasi, dan supervisi dalam kerja KPK saat melakukan pemberantasan korupsi sebagaimana amanat Undang-Undang.

Erma Suryani Ranik menilai kelima pimpinan KPK yang dipilih Komisi III DPR komposisinya baik karena ada perwakilan akademisi dan penegak hukum.

Menurut dia, masing-masing fraksi memiliki pandangan yang berbeda-beda yang tercermin saat pemungutan suara atau voting memilih lima calon pimpinan KPK.

"Bisa lihat sendiri hasilnya, masing-masing fraksi ada yang sama dan ada yang berbeda. Itu sudah kebebasan dan hak demokrasi masing-masing fraksi," ujarnya kepada Antara.

Komisi III DPR, Jumat 13 September 2019 dini hari melakukan pemilihan lima pimpinan KPK periode 2019-2023. Hasilnya, Nawawi Pamolango  mendapat 50 suara, Lili Pintouli Siregar 44 suara, Nurul Ghufron 51 suara, Alexander Marwata 53 suara, dan Firli Bahuri 56 suara.

Dalam kesempatan itu, Komisi III DPR juga langsung mengadakan rapat antarpimpinan kelompok fraksi dan memilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023.***

Bagikan: