Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sedikit awan, 20.5 ° C

Jokowi Tidak Setuju 4 Usulan DPR Soal Revisi UU KPK

Yusuf Wijanarko
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 September 2019.*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 September 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo tidak setuju dengan empat usulan DPR dalam revisi UU Nomor 30 tahun 2002.

"Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 September 2019.

Jokowi menyampaikan hal itu didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Presiden Muldoko.

"Saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan. Tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawasan untuk menjaga kerahasiaan," ujar dia seperti dilaporkan Antara.

Jokowi juga tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan.

"Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lain. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar," ujarnya.

Selain itu, Jokowi tidak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi.

"Saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian/lembaga lain. Tidak. Saya tidak setuju. Saya minta LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini," ujarnya.

PEGIAT antikorupsi dari Koalisi Masyarakat & Rakyat Tasikmalaya menggelar unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang KPK di Alun-Alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 12 September 2019.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

Rapat paripurna DPR pada 3 September 2019 menyetujui usulan revisi UU yang diusulkan Badan Legislatif DPR yaitu usulan Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jokowi lalu menandatangani Surat Presiden revisi UU tersebut pada 11 September 2019 meski ia punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkannya.

DPR dan pemerintah lalu mempercepat pembahasan revisi UU KPK Nomor 30/2002 agar dapat selesai pada 23 September 2019. Badan Legislatif DPR menegaskan tidak memerlukan masukan masyarakat maupun KPK dalam pembahasan RUU KPK tersebut.

Badan Legislasi DPR sudah menggelar rapat dengan Menkumham Yasonna H Laoly pada Kamis 12 September 2019 malam dan selanjutnya pembahasan dilanjutkan panitia kerja.***

Bagikan: