Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Langit umumnya cerah, 22.6 ° C

Jokowi Setuju Lahirnya Dewan Pengawas KPK, Tak Setuju Soal Penyadapan

Muhammad Ashari
PRESIDEN Joko Widodo.*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin untuk menyampaikan dan membahas sikap serta pandangan pemerintah terkait substansi dalam usulan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagaimana diketahui, Jokowi telah menyampaikan pandangannya mengenai poin-poin yang ada dalam draf Revisi UU KPK, Jumat 13 September 2019.

Jokowi mengatakan, KPK harus terus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai. KPK juga harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Saat menyampaikan pandangan mengenai revisi UU KPK, Jokowi sempat menolak sejumlah substansi yang disampaikan oleh DPR dalam pembahasan revisi UU KPK tersebut. "Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," ujarnya.

Ia tidak menyetujui pandangan bahwa KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya, izin kepada pihak pengadilan. "KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan," ucapnya.

Jokowi juga berpandangan bahwa penyelidik dan penyidik KPK dapat berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Dalam draf revisi, pihak DPR berpandangan bahwa penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari unsur kepolisian dan kejaksaan.

"Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar," tuturnya.

Jokowi juga tidak menyetujui bila KPK diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dalam proses penuntutan. Menurutnya, sistem penuntutan yang telah berlaku selama ini di KPK telah berjalan dengan baik. "Tidak perlu diubah lagi," katanya.

Kemudian, Jokowi juga menyatakan bahwa kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tidak boleh dipangkas dan dilimpahkan kepada kementerian atau lembaga lainnya. "Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini," ujarnya.

Dewan pengawas

Namun demikian, Jokowi menyetujui dibentuknya dewan pengawas di dalam KPK. Menurutnya, hal itu menjadi sebuah kebutuhan karena semua lembaga negara seperti Presiden, MA dan DPR bekerja dalam prinsip saling mengawasi. Selain itu, dewan pengawas dibutuhkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

"Presiden saja diawasi, diperiksa BPK, dan diawasi oleh DPR. Jadi, kalau ada dewan pengawas, saya kira itu sesuatu yang juga wajar dalam proses tata kelola yang baik," ujarnya.

Meski demikian, Jokowi menyatakan, anggota dewan pengawas tidak diisi dari politisi, birokrat maupun aparat penegak hukum aktif. Menurutnya, anggota dewan pengawas hendaknya diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, dan pegiat antikorupsi.

Pengangkatan anggota dewan pengawas dikatakannya harus dilakukan oleh Presiden setelah sebelumnya ada penjaringan anggota melalui panitia seleksi.

SP3

Adapun terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang menjadi pembahasan dalam usulan DPR, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya setuju terhadap usulan keberadaan SP3 tersebut untuk menjamin prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam upaya penegakan hukum.

Namun, berbeda dengan apa yang diusulkan DPR, Presiden meminta agar batas waktu maksimal bagi KPK sebelum penerbitan SP3 ditingkatkan dari yang sebelumnya diusulkan selama satu tahun menjadi dua tahun. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan waktu yang lebih memadai bagi KPK.

"Jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam pemberian SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi dua tahun supaya memberi waktu yang memadai bagi KPK. Yang penting ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan," ujarnya.

Sementara terkait status pegawai KPK, Presiden juga memandang bahwa KPK sebagai lembaga negara beranggotakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal yang sama juga berlaku bagi lembaga lain seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, juga Badan Pengawas Pemilu.

"Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya mengikuti proses transisi menjadi ASN," ujarnya.***

Bagikan: