Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sedikit awan, 23.3 ° C

ICW Soroti Tiga Borok Pemilihan Pimpinan KPK

Yusuf Wijanarko
AKTIVIS yang tergabung dalam gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi memasang karangan bunga dalam aksi damai di depan Gedung KPK di Jakarta, Senin 9 September 2019.*/ANTARA
AKTIVIS yang tergabung dalam gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi memasang karangan bunga dalam aksi damai di depan Gedung KPK di Jakarta, Senin 9 September 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- ICW (Indonesia Corruption Watch) menyoroti tiga hal terkait komposisi pimpinan baru KPK.

"Setidaknya ada tiga isu besar jika melihat komposisi pimpinan KPK terpilih," ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Jumat 13 September 2019.

Pertama, kata dia, terkait rekam jejak buruk masa lalu. Menurut dia, salah seorang figur yang dipilih DPR itu merupakan pelanggar kode etik. Hal ini disimpulkan berdasarkan konferensi pers KPK beberapa waktu lalu.

"Tak hanya itu, bahkan KPK telah membeberkan terkait pertemuan yang bersangkutan dengan salah seorang tokoh politik," ucap Kurnia Ramadhana.

Kedua, masih terdapat pimpinan KPK terpilih yang tidak patuh dalam menyampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di KPK.

"Padahal, ini merupakan mandat langsung dari UU Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Akan tetapi, persoalan ini terlewat begitu saja pada setiap tahapan seleksi," ujar Kurnia Ramadhana seperti diberitakan Antara.

ILUSTRASI. */ANTARA

Ketiga, kata dia, tidak mengakomodasi masukan masyarakat. Sejak awal, kata dia, berbagai elemen masyarakat, organisasi serta tokoh sudah mengungkapkan bahwa ada persoalan serius pada seleksi pimpinan KPK.

"Mulai dari Ibu Shinta Wahid, Buya Syafii Maarif, Romo Magnis, Romo Benny, pimpinan Muhammadiyah, Prof. Mahfud MD, dan puluhan Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia. Akan tetapi, masukan tersebut juga tidak diakomodasi baik oleh pansel, Presiden, maupun DPR," tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, dapat dikatakan bahwa seleksi pimpinan KPK kali ini hanya dijadikan urusan segelintir elite politik, tanpa melibatkan masyarakat luas.

Apalagi, kata dia, langkah pararel DPR dan pemerintah adalah dengan merevisi UU KPK melalui jalur cepat ketika masukan dari berbagai elemen masyarakat tidak didengar sama sekali.

"Seluruh calon pimpinan KPK juga sangat terikat komitmen menyetujui revisi sebagai syarat terpilih menjadi pimpinan KPK. Para calon pimpinan KPK diminta menandatangani kontrak politik saat fit and proper test yang berkaitan dengan persetujuan revisi UU KPK," ujar Kurnia Ramadhana.

Menurut dia, keadaan yang sangat tidak ideal itu membawa dampak langsung bagi agenda pemberantasan korupsi.

"Namun demikian, kita sebagai elemen bangsa yang masih dan terus peduli dengan upaya perbaikan, pembenahan, dan upaya melawan korupsi tidak boleh putus asa karena apa yang kita lakukan selama ini telah membawa manfaat besar bagi bangsa ini," kata dia.

Sebagai anak kandung reformasi yang dilahirkan antara lain oleh TAP MPR XI/ 1998, kata Kurnia Ramadhana, pelemahan terhadap KPK adalah pengkhianatan terhadap mandat reformasi dan mimpi bangsa soal demokrasi yang sehat.***

Bagikan: