Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sedikit awan, 23.3 ° C

Hampir Seluruh Capim KPK Sepakati Revisi

Muhammad Irfan
SELEMBAR kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah.*/ANTARA
SELEMBAR kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).-  Momen pemilihan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode ke depan menjadi sorotan. Bukan hanya karena 10 calon pimpinan yang didaulat Panitia Seleksi kemudian diserahkan ke Istana lalu DPR, tetapi juga wacana legislatif untuk merevisi UU 30/2002 tentang KPK yang dianggap memengaruhi proses pemilihan Capim nanti.

Kekhawatiran ini mungkin tak berlebihan karena dalam proses uji kepatutan dan kelayakan, pandangan calon pada revisi UU KPK pun kerap disinggung.

Dalam dua hari fit and proper test yang dimulai sejak Rabu hingga Kamis, 11-12 September 2019, setidaknya sembilan dari 10 capim KPK menyetujui revisi UU KPK. Meski masing-masing memiliki batasannya sendiri-sendiri namun hampir seluruhnya sepakat pada perlunya Surat Penghentian Penyidikan, keberadaan Dewan Pengawas, dan perlunya status Aparatur Sipil Negara untuk pegawai KPK.

Pada uji kepatutan dan kelayakan hari kedua, Kamis, 12 September 2019, Capim KPK Johanis Tanak misalnya, menilai perlunya lembaga pengawasan di tubuh KPK. Menurut dia, pengawasan internal saja tidak cukup karena mungkin tidak objektif. Sementara pengawas ekternal bisa melakukan tindakan hukum jika tegurannya tidak dipenuhi.

"Pengawasan eksternal yang sudah diterapkan di lembaga Kejaksaan. Sehingga, bila ada jaksa yang indisipliner, maka pengawas eksternal bisa mengambil tindakan hukum. Sudah banyak yang dihukum, termasuk dalam tindak pidana korupsi," kata Johanis Tanak.

Johanis juga satu suara terkait perlunya SP3. Seperti pernyataan Capim Nurul Ghufron yang diuji di hari pertama, Rabu, 11 September 2019, Johanis menilai, SP3 adalah keniscayaan mengingat proses hukum yang dilakukan masih sangat mungkin terjadi kesalahan.

"Menurut hemat saya, SP3 ini memang diperlukan karena pertama manusia tidak luput dari kekhilafan. Jadikan kalau tak cukup alat bukti harus dilimpahkan, dan (bila) kurang mampu untuk meyakinkan hakim sehingga hakim bisa memutus satu perkara dan menghukum bersangkutan maka ini memang diperlukan SP3," kata Johanis.

Capim KPK Nawawi Pomolango menilai perlunya KPK memberi SP3 agar tersangka yang kasusnya cenderung jalan di tempat jadi memiliki kepastian hukum. Meski begitu dia menampik kalau hal ini dianggap membuat tindak pidana korupsi tak lagi menjadi tindak kriminal luar biasa. Menurut dia, jika sewaktu-waktu KPK menemukan bukti baru atas tersangka yang kasusnya sudah di SP3, maka bukan tidak mungkin tersangka itu dijerat lagi.

"Ini berirama dengan azas kepastian hukum. Seseorang harus diberikan kepastian hukum keadilan. Jangan sampai (status hukumnya) digantung sampai (tersangka) meninggal dunia," ucap dia.

Pandangan agak berbeda disampaikan Capim Sigit Danang Joyo. Dia tak memungkiri kalau ketatnya prosedur SP3 di KPK selama ini memungkinkan terjadinya ketidakpastian hukum pada tersangka. Namun, bukan berarti ruang untuk hadirnya SP3 dibuka lebar karena bisa juga menjadi potensi terjadinya transaksi SP3.

Padahal jika melihat niat aslinya UU KPK disusun dengan SP3 yang ketat agar menghindari kelemahan penyidik yang sangat mungkin tergoda. "Kalau itu dibuka terlalu lebar penyidik dalam menetapkan tersangka bisa tidak bijaksana, tapi sebijaksana-bijaksananya penyidik pun bisa salah," ucap dia.

Oleh karena itu agar tidak terlalu lebar SP3 yang mungkin nanti ada di UU harus dibubuhi oleh sejumlah batasan. Batasan itu di antaranya SP3 jika tersangka meninggal dunia atau adanya putusan pengadilan yang menyebut penyidikan harus berhenti.

"Kalau SP3 terlalu lebar maka abuse of power sangat besar, bisa mentraksasikan SP3 tadi, ini yang kita hindari," ucap dia.

Mengenai Dewan Pengawas, pandangan salah satunya diutarakan oleh Capim Lili Pintauli Siregar. Menurut dia, keberadaan Dewas apalagi jika sudah menyentuh teknis akan memengaruhi kerja dan independensi KPK. Hal ini mengacu pula pada teknis penyadapan yang tak perlu izin atau laporan dari Dewas terlebih dahulu.

"Apalagi ini bukan lembaga permanen yang sifatnya adhoc. Saya tidak setuju Dewan Pengawas apalagi berhubungan dengan teknis. Kecuali kalau (KPK) mau dipermanenkan," ucap dia.

Status Pegawai KPK yang selama ini independen juga menjadi sorotan dalam proses uji kepatutan dan kelayakan ini. Apalagi setelah para pegawai di lembaga antiarasuah itu melancarkan sejumlah aksi menolak upaya-upaya yang diduga melemahkan KPK. Di sisi lain Revisi UU KPK yang digagas parlemen pun mewacanakan perubahan status pegawai KPK dari independen menjadi Aparatur Sipil Negara.

Menurut Nawawi, meski belum jadi bagian dari ASN, pegawai KPK bisa dinilai sebagai bagian dari birokrasi negara yang tidak sepantasnya jadi oposisi pemerintah. Dia juga mengkritik perekrutan pegawai KPK dia nilai memberi wewenang besar pada orang yang belum pernah menyidik dan menyelidik.

"Kalau kemudian pegawai biasa diangkat menjadi penyidik apakah enggak jadi soal? Seakan-akan KPK mengawang-awang berasa di awan kita yang buat seperti itu menjadi lembaga super," ucap dia.

Capim Lili menganggap perubahan status kepegawaian pegawai KPK dari independen ke ASN memang bisa saja dilakukan. Namun pertimbangan lain disebut Lili akan menjadi kecemburuan bagi pegawai di komisi serupa seperti Komnas HAM dan lain sebagainya.

"Bagi saya semua orang kalau dia mendapat gaji dari APBN paling enggak dia masuk UU Pegawai, tapi akan buat lembaga lain cemburu seperti KPAI, LPSK, Komnas HAM dan lain-lain yang pegawai kontrak. Ini gimana?," ucap dia.

Sementara Capim, Luthfi Jayadi Kurniawan‎ menyatakan sepakat dengan adanya revisi UU KPK. Karena pada prinsipnya semua produk hukum memang bisa diubah. Kendati demikian, menurut Luthfi, revisi UU KPK perlu kehati-hatian khusus dalam menyepakatinya.

"Namun yang direvisi harus betul hati-hati agar tidak menimbulkan pro dan kontra. Misalnya nanti dalam waktu sekejap ada yang masuk melakukan uji materi di MK," ucapnya.***

Bagikan: