Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Langit umumnya cerah, 22.6 ° C

Gerindra Sebut Pimpinan KPK Seperti Wayang Golek Jika Tak Berani Tolak Revisi UU KPK

Yusuf Wijanarko
WARGA menggelar portes di kantor KPK, Jakarta, Jumat 13 September 2019. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap revisi UU KPK serta terpilihnya capim KPK yang diduga bermasalah karena melanggar kode etik.*/ANTARA
WARGA menggelar portes di kantor KPK, Jakarta, Jumat 13 September 2019. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap revisi UU KPK serta terpilihnya capim KPK yang diduga bermasalah karena melanggar kode etik.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Partai Gerindra menyatakan, kelima pimpinan KPK yang baru terpilih untuk periode 2019-2023, bersama pegawai KPK dan masyarakat, punya tugas menolak revisi Undang-Undang KPK.

"Sebab jika mereka tidak berani menolak, mereka hanya akan jadi pimpinan KPK seperti wayang golek yang bergantung pada dalangnya saja nantinya. Revisi UU KPK dibuat untuk melemahkan pergerakan KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono seperti dilaporkan Antara di Jakarta, Jumat 13 September 2019.

Kata dia, Firli Bahuri yang ditunjuk sebagai Ketua KPK mau mengawal pemindahan ibu kota negara. Dalam pemindahan itu, akan banyak sekali pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dengan dana ribuan triliun rupiah.

"Sudah dipastikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akan terjadi di antara para pejabat negara, legislatif, dan para mafia proyek infrastruktur yang selama ini gerah dengan penindakan-penindakan KPK dalam menangkap rekan-rekan mereka karena korupsi," kata Arief Poyuono.

KPK/ANTARA

Menurut dia, pembangunan ibu kota baru juga merupakan salah satu latar belakang revisi UU KPK. Sebab, banyak masukkan kepada Jokowi, kalau UU KPK tidak direvisi, bisa menjadi hambatan pembangunan ibu kota baru.

"Sebab kata pembisik-pembisiknya, para pejabat negara, BUMN, investor, dan anggota legislatif takut kerja. Padahal, itu hanya alasan yang dibuat-buat agar mudah untuk merampok uang negara dari pembangunan ibu kota. Berani tidak pimpinan KPK yang baru menolak revisi UU KPK," ucap Arief.

Konsolidasi internal

Di tempat terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati mengatakan, saat ini KPK berfokus melakukan konsolidasi dan memperkuat kerja sama di lingkungan internal menanggapi permasalahan revisi UU KPK, pimpinan KPK yang baru terpilih, dan perbedaan pandangan antarpimpinan soal pengumuman dugaan pelanggaran etik berat yang diduga dilakukan mantan pegawai KPK.

"Di internal, kami konsolidasi dan saling memperkuat demi kerja-kerja pemberantasan korupsi yang harus terus berlangsung. Intinya, tidak ada yang terhenti semua kerja-kerja kami," ucap Yuyuk Andriati kepada Antara.

"Saat ini kami tetap bekerja menyelesaikan tugas-tugas kami. Semua yang jadi suara kami tentang capim dan revisi UU KPK sudah kami sampaikan sebagai bagian dari perjuangan kami," kata Yuyuk Andriati.

KPK, kata dia, tidak akan pernah bergeser dari tujuan berdirinya yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi.

"Sekarang jalan menuju Indonesia bebas korupsi itu terjal dan penuh perjuangan. Kami yakin bisa hadapi itu," ujar dia.***

Bagikan: