Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 23.3 ° C

Fraksi PKS Galang Penolakan Kenaikan BPJS Kesehatan

Tim Pikiran Rakyat
BPJS Kesehatan/DOK. PR
BPJS Kesehatan/DOK. PR

SERANG, (PR).- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Serang meminta Pemerintah Kota menolak rencana pemerintah pusat yang akan menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu karena, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah (APBD) Kota Serang.

Ketua Fraksi PKS Ridwan Ahmad mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang tidak terlalu besar ditambah banyaknya permasalahan lain seperti angka pengangguran dan kemiskinan yang terus meningkat. Jika iuran BPJS dinaikan, maka akan menjqadi beban APBD untuk mengcover Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Serang yang terdata pada 1 September lalu berjumlah 183 ribu jiwa.

“Intinya fraksi PKS meminta kepada saudara Wali Kota dengan adanya kenaikan iuran BPJS oleh pemerintah pusat agar saudara Wali Kota bersama kepala daerah lain, ramai-ramai untuk menolak rencana tersebut, kenapa demikian. Karena di tengah angka pengangguran terbuka meningkat, angka kemiskinan meningkat di sisi lain ini akan menjadi beban APBD tersendiri,” kata dia saat menyampaikan tanggapan fraksi-fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Serang atas Raperda APBD tahun anggaran 2020 di DPRD Kota Serang, Jumat 13 September 2019.

Selain itu, kata dia, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, saat ini Kota Serang tinggal sedikit lagi mencapai Universal Health Coverage (UHC). Saat ini cakupan UHC sudah mencapai 93,1 persen dari target 95 persen per satu Januari 2019 ini. “Sekarang kalau kita sudah UHC itu luar biasa manfaatnya, warga miskin dalam keadaan darurat kapan saja dimana saja tercover,” ucap dia, seperti dilaporkan wartawan Kabar Banten, Masykur Ridho.

Kemudian, dalam menyambut UHC itu Pemkot harus mulai mengoperasikan Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) yang hingga saat ini masih belum beroperasi optimal. Pada APBD tahun 2020 mendatang, kata dia, pihaknya menganggarkan sebesar Rp 13,9 miliar untuk RSUD Kota Serang. “Bayangkan coba APBD selalu menganggarkan besar untuk RSUd tetapi tidak buka-buka, bangkrut APBD,” ucapnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin mengatakan, saran dari fraksi PKS untuk beramai-ramai menolak BPJS kesehatan sebetulnya sangat masuk akal, tetapi untuk sikap Pemkot sendiri belum ada pembahasan arah kebijakan terkait kenaikan BPJS kesehatan. “Nanti saja, ketegasannya belum bisa sekarang. Tapi apapun itu masukan yang sangat berarti dari PKS, (kemungkinan) sepanjang tidak menguntungkan masyarakat akan menolak,” katanya.***
 

Bagikan: