Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sedikit awan, 23.3 ° C

Batas Usia Minimum Perkawinan Jadi 19 Tahun, Menteri dan DPR Ungkap Alasannya

Tim Pikiran Rakyat
Pernikahan/NBC
Pernikahan/NBC

JAKARTA, (PR).- Badan Legislasi DPR menyetujui ditetapkannya batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Keputusan itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Hukum dan HAM terkait Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise bersyukur dan lega menyambut hasil putusan tersebut.

“Keputusan ini memang sangat ditunggu masyarakat Indonesia, untuk menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak yang sangat merugikan baik bagi anak, keluarga, maupun negara. Ini adalah buah manis dari perjuangan dan kerja keras kita bersama. Selama 45 tahun, akhirnya terjadi perubahan UU perkawinan demi memperjuangkan masa depan anak-anak Indonesia sebagai SDM Unggul dan Generasi Emas Indonesia 2045,” ujar Menteri Yohana Yembise seperti dilaporkan Prfmnews, Jumat 13 September 2019.

Yohana Yembise menuturkan, atas nama pemerintah, ia sangat mendukung agar RUU Perkawinan dapat segera dibahas dalam pembicaraan tingkat dua serta segera disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna paling lambat September 2019.

“Pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, tanpa berakhir perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Kami harap kenaikan batas usia ini dapat menurunkan risiko kematian ibu dan anak, serta memenuhi hak-hak anak demi mengoptimalkan tumbuh kembangnya,” tutur Yohana Yembise.

Perceraian/APA.ORG

Pertimbangan menaikkan batas usia tersebut juga telah dijelaskan dalam naskah akademik yang disusun Kemen PPPA bersama 18 kementerian/lembaga dan lebih dari 65 lembaga masyarakat pada Juni 2019.

Pertimbangan dihasilkan melalui berbagai kajian teoritik, praktik empiris, serta kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru.

Rapat pembahasan RUU itu dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Presiden tanggal 6 September 2019 yang dikirimkan kepada Ketua DPR agar melakukan penyempurnaan UU Perkawinan.

Melalui perubahan UU Perkawinan dengan menindaklanjuti putusan MK RI Nomor 22/PUU-XV/2017 yang merevisi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”

18 tahun 

Sebanyak 8 dari 10 fraksi yang hadir dalam Rapat panitia kerja menyetujui batas usia perkawinan menjadi 19 tahun. Namun, dua anggota DPR yaitu dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifah Amalia dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ach Baidowi memilih menolak dan menegaskan bahwa batas usia perkawinan seharusnya 18 tahun, alasannya karena masih banyak budaya masyarakat Indonesia, khususnya di desa yang mempraktikan perkawinan usia anak.

“Saya setuju jika batas usia perkawinan menjadi 18 tahun, karena tidak hanya terbatas dari usia tapi juga pada tingkat kematangan. Kematangan seseorang baik secara biologis maupun psikologis dapat dibentuk melalui pengasuhan yang baik sedangkan hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur terkait pengasuhan keluarga. Belum lagi ancaman narkoba, pornografi, dan minuman keras yang mendorong terjadinya seks bebas sebagai penyumbang besar kasus perkawinan anak. Perlu regulasi dan koordinasi yang baik juga matang yang dibuat pemerintah dalam mengatur masalah ini,” ujar Ledia Hanifah.

Pernikahan/CANVA

Lain halnya dengan Ledia Hanifah, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Endang Maria Astuti mengatakan, ia harus mempertimbangan berbagai hal secara yuridis dengan melihat fakta di lapangan.

“Anak berusia 18 tahun, kondisi alat reproduksinya belum berfungsi maksimal. Jika anak harus melahirkan, kondisinya belum mampu secara psikologis, kondisi emosionalnya juga belum matang, inilah penyebab angka perceraian tinggi. Perempuan dan bayinya juga rentan mengidap penyakit. Hal ini tentu menghambat anak untuk menjadi generasi emas di masa depan,” ujar Endang Maria Astuti.

Senada dengan Endang Maria Astuti, anggota DPR fraksi PDIP menekankan bahwa fraksinya setuju jika batas usia minimal menjadi 19 tahun karena pertimbangan itu telah melalui berbagai kajian empiris yang dilakukan berbagai pihak.

“Hasil Rapat panitia kerja terkait RUU Perkawinan ini selanjutnya akan dibahas dalam pembicaraan tingkat dua pada rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Rapat Paripurna akan diselenggarakan pada 17 September 2019 mendatang,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi yang juga Ketua panitia kerja Sudiro Asno.

Hasil pembahasan RUU Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disepakati dalam Rapat panitia kerja berkaitan dengan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (4), antara lain yaitu:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). 

Bagikan: