Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sedikit awan, 22.6 ° C

KPK Periksa Setya Novanto Terkait Kasus Korupsi e-KTP dengan Tersangka Paulus Tannos

Yusuf Wijanarko
NARAPIDANA korupsi Setya Novanto bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 12 Agustus 2019.*/ANTARA
NARAPIDANA korupsi Setya Novanto bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 12 Agustus 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- KPK memanggil narapidana kasus korupsi Setya Novanto dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP, Kamis 12 September 2019. Setya Novanto diperiksa untuk tersangka baru kasus e-KTP yaitu Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa untuk tersangka PLS (Paulus Tannos)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta kepada Antara.

Sebelumnya, Setya Novanto telah diproses dalam perkara korupsi e-KTP tersebut. Setya Novanto dijatuhi vonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah kewajiban pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar.

Selain Setya Novanto, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Paulus Tannos yakni Direktur PT Stacopa Raya Hadi Suprapto Kakalim, pensiunan PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri Suciati, dan karyawan money changer PT Berkat Omega Sukses Sejahtera Yu Bang Tjhiu.

Diketahui selain tersangka Paulus Tannos, KPK, pada Selasa 13 Agustus 2019, telah mengumumkan tiga tersangka baru lainnya dalam kasus korupsi e-KTP yakni anggota DPR 2014-2019 Miriam S Hariyani, Dirut Perum Percetakan Negara RIdan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, serta Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP atau PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Husni Fahmi.

Konstruksi kasus

Dalam konstruksi perkara terkait peran Paulus Tannos, disebutkan bahwa ketika proyek e-KTP dimulai pada 2011, tersangka Paulus Tannos diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan vendor serta tersangka Husni dan Isnu di ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Husni dalam hal itu adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang.

Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama 10 bulan dan menghasilkan beberapa putusan di antaranya adalah prosedur operasional standar pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan (HPS) yang pada 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri.

Tersangka Paulus Tannos juga diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johannes Marliem, dan Isnu Edhi Wijaya untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri.***

Bagikan: