Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Umumnya berawan, 24.4 ° C

DPR Terima Surat Jokowi Terkait Revisi UU KPK, Tak Menjelaskan Persetujuan

Yusuf Wijanarko
DEMONSTRAN memotret spanduk hitam yang dipasang di gedung Fakultas Hukum Universitas Airlangga saat menggelar aksi #SaveKPK di Surabaya, Selasa 10 September 2019.*/ANTARA
DEMONSTRAN memotret spanduk hitam yang dipasang di gedung Fakultas Hukum Universitas Airlangga saat menggelar aksi #SaveKPK di Surabaya, Selasa 10 September 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, DPR telah menerima Surat Presiden yang menugaskan perwakilan pemerintah dalam membahas revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Setahu saya tidak ada (penyebutan Jokowi setuju atau tidak terkait revisi UU KPK), hanya menunjuk wakil pemerintah," kata Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 12 September 2019.

Dia mengatakan, Surat Presiden tersebut diterima pada Rabu 11 September 2019, dan dia telah mengonfirmasi kepada Sekjen DPR pada Kamis 12 September 2019 pagi, ternyata sudah masuk ke DPR.

Menurut dia, Surat Presiden tersebut menyebutkan Jokowi menugaskan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara mewakili pemerintah melakukan pembahasan revisi UU KPK.

PEGIAT antikorupsi dari Koalisi Masyarakat & Rakyat Tasikmalaya menggelar unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang KPK di Alun-Alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 12 September 2019.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

Akan tetapi, Bambang Soesatyo enggan menyampaikan pendapatnya terkait beberapa poin krusial yang ada dalam revisi UU KPK tersebut seperti keberadaan Dewan Pengawas KPK, kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, dan penyadapan.

"Pandangan saya adalah pandangan DPR, nanti saja tanyakan langsung kepada Komisi lll DPR," ujarnya kepada Antara.

Keputusan terbaik

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berharap Jokowi dapat memberikan keputusan terbaik terhadap usulan revisi UU KPK.

“Usulan revisi UU KPK tersebut berasal dari ‘suara rakyat’ di DPR, sama dengan amanat rakyat ketika Undang-undang tersebut dibentuk pada 2002,” kata Yusril Ihza Mahendra usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Rabu 11 September 2019.

"Sebagaimana pertama kali MPR mengamanatkan supaya dibentuk KPK, itu dari rakyat. Sekarang DPR, rakyat juga, mengusulkan supaya dilakukan perubahan. Sudah beberapa kali diajukan DPR, tapi Presiden tidak merespons. Maka, sekali ini kita serahkan kepada kebijakan Presiden, apa yang terbaik untuk dilakukan," kata Yusril Ihza Mahendra seperti dilaporkan Antara.

Sebagai salah satu tim perumus pembentukan KPK dari pihak Pemerintah, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, saat itu Pemerintah dan DPR sama-sama diberi amanat oleh MPR untuk membuat lembaga antikorupsi.

Oleh karena itu, ketika ada usulan membuat KPK menjadi lebih baik, Yusril Ihza Mahendra mengatakan perubahan perlu dilakukan lewat revisi UU KPK.

"Lembaga kepresidenan saja mengalami perubahan, DPR juga undang-undangnya berubah, KPK dan kejaksaan juga berkali-kali berubah. Jadi, kalau ada yang perlu direvisi atau diperbaiki, silakan diperbaiki. Tugas saya pertama kali menyusun UU KPK sudah selesai," katanya.***

Bagikan: