Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sebagian berawan, 20.8 ° C

Warga Sulit Dikendalikan, Anggota TNI Terpaksa Represif

Eviyanti
KONFLIK saling klaim tanah berakhir bentrok antara warga dan TNI.*/EVIYANTI/PR
KONFLIK saling klaim tanah berakhir bentrok antara warga dan TNI.*/EVIYANTI/PR

SEMARANG, (PR).- Kodam IV Dipenogoro mengakui adanya tindakan represif terhadap aksi demo yang dilakukan ratusan warga yang menolak pemagaran Lapangan Tembak Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat (Dislitbangad) pada  Rabu 11 September 2019.

"Anggota TNI gabungan dari Kodim 0709/Kebumen dan Yonif 403/WP yang sedang mengamankan pekerjaan pemagaran aset TNI AD. Anggota di lapangan   terpaksa bertindak represif terhadap aksi demo yang dilakukan ratusan warga yang menolak pemagaran," kata Kapendam IV/Diponegoro Letkol Kav Susanto, ketika dikonfirmasi  melalui telefon.

Kejadian tersebut  bermula dari adanya  pekerjaan proyek pemagaran tahap III areal lapangan tembak Dislitbangad yang berlokasi di  Desa Brencong, Kecamatan  Buluspesantren Kabupatan Kebumen. Pada saat yang sama datang masyarakat yang mengaku memiliki tanah tersebut, namun tidak mempunyai surat kepemilikan yang sah.

Kegiatan pemagaran yang dilakukan Kodam IV/Diponegoro adalah untuk mengamankan aset negara. Selain itu, juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena area tersebut merupakan daerah latihan atau tepatnya lapangan tembak.

"Kodam IV  Diponegoro sebenarnya tetap memberikan izin untuk menggarap lahan tersebut namun  tidak boleh mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah miliknya sampai dengan ada keputusan lebih lanjut," terang Kapendam.

Tidak boleh diklaim

Lahan tersebut tidak boleh diklaim warga sebagai tanah hak milik sebab berdasarkan Surat DJKN Kanwil Prov. Jateng Nomor S-825/KN/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Penjelasan bahwa tanah kawasan latihan TNI seluas 1.150 HA diperoleh dari peninggalan KNIL  tahun 1949. "Saat ini tanah tersebut sudah masuk daftar Barang Milik Negara dengan Nomor Registrasi 30709034, jadi bukan milik warga,” tandasnya.

Adanya pengusiran warga yang dilakukan oleh aparat dengan tindakan keras di lapangan karena masyarakat tidak mau meninggalkan area tersebut dengan cara baik-baik (persuasif). "Masyarakat sudah tidak bisa dikendalikan dan cenderung berbuat anarkhis, maka terjadilah tindakan represif agar warga dapt meinggalkan lokasi," imbuhnya.
 
“Apa yang dilakukan TNI semata-mata melaksanakan perintah yang tertuang dalam PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Jadi apa yang dilakukan TNI adalah kontitusional,” tegasnya.

Kapendam juga menegaskan, bahwa tindakan yang dilakukan  Kodam IV/Diponegoro tetap mengedepankan tindakan persuasif dengan memaksimalkan mediasi dan mengajak masyarakat untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.

Saat ini pekerjaan pemagaran untuk sementara dihentikan, dengan syarat  masyarakat juga menghentikan aktivitasnya di sekitar areal lapangan tembak. 

TNI, kata Kapendam, sebenarnya akan terbuka,  jika  ada  masyarakat merasa memiliki bukti kepemilikan secara sah bisa  menempuh melalui jalur hukum ke pengadilan.***
 

Bagikan: