Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya berawan, 20.5 ° C

Penghasilan di Bawah Rp8 Juta, Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik

Dhita Seftiawan
ILUSTRASI bpjs.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI bpjs.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

JAKARTA, (PR).- Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menyatakan, penyesuaian harga iuran bagi buruh dan pemberi kerja hanya berlaku untuk mereka yang berpenghasilan Rp8-12 juta. Sementara, iuran masyarakat miskin dan tidak mampu tetap ditanggung pemerintah melalui APBN dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dijamin iurannya oleh APBD.

Ia mengatakan, penyesuaian harga iuran dipastikan berlaku pada Januari 2020. Menurut dia, pemerintah harus melakukan penyesuaian harga iuran karena selama ini iuran yang ditetapkan belum sesuai dengan penghitungan aktuaria. Kondisi tersebut mengakibatkan kas BPJS selalu defisit setiap tahun.

"Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak. Penyesuaian tarif iuran dilakukan sebagai upaya memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berjalan berkesinambungan," kata Fachmi di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.

Fachmi mengatakan, jika iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria, defisit akan tetap terjadi. Langkah pemerintah melakukan penyesuaian iuran ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa iuran program jaminan kesehatan sosial disesuaikan paling lama dua tahun sekali.

Ia menuturkan, selama ini, besaran nominal iuran yang berlaku tidak sebesar yang seharusnya ditanggung masyarakat, karena sebagian sudah ditanggung pemerintah. Selain itu, besaran iuran yang baru pun masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

Ia mengatakan, besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS. Utamanya, ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan.

“Untuk iuran peserta mandiri kelas 3, sebenarnya tidak sampai Rp2.000 per hari. Hampir sama seperti bayar parkir motor per jam di mal. Sama juga seperti ke kamar kecil di tempat-tempat umum. Bahkan, untuk peserta mandiri kelas 1, iurannya kurang lebih Rp5.000 per hari. Bandingkan dengan buat beli rokok per hari yang bisa menghabiskan lebih dari Rp5.000. Beli kopi di kafe sudah pasti lebih dari Rp5.000,” ujar Fachmi.

null

Lebih 98 juta peserta JKN-KIS ditanggung negara

Ia menolak opini yang menilai negara tidak hadir untuk mengurus kesehatan masyarakat. Pasalnya, sekitar 98,6 juta peserta JKN-KIS sepenuhnya ditanggung APBN dan APBD.

"Jadi kalau mengatakan pemerintah tidak hadir menanggung kenaikan iuran itu tidak tepat. Justru, pemerintah sangat luar biasa sudah membantu menanggung iuran untuk rakyatnya. Sebesar 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya,” ujarnya.

Hingga saat ini, total peserta JKN-KIS sebanyak 223 juta jiwa.  Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Pemerintah daerah juga memegang peranan penting untuk mengawal keberlanjutan program JKN-KIS," ujarnya.

Ditemui wartawan usai bertemu Fachmi, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, mengatakan bahwa ia mendukung penuh kebijakan penyesuaian tarif iuran. Ia mengatakan, agar tidak membebani APBD, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menerapkan beberapa syarat tambahan bagi masyarakat yang akan menerima manfaat BPJS Kesehatan.

"Saya akan mengeluarkan peraturan gubernur, khusus di Gorontalo. Jika ingin tetap dibiayai BPJS, mereka harus berhenti merokok, tidak minum minuman keras, ikut program keluarga berencana, dan siap jadi pendonor darah," kata Rusli.***

Bagikan: