Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 21.6 ° C

Komisi III Minta Seleksi Capim Tak Dikaitkan dengan Revisi UU KPK

Muhammad Irfan
KPK/ANTARA
KPK/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Sorotan publik pada hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat belakangan terakhir cukup tinggi. Musababnya, DPR sedang mengerjakan dua agenda penting untuk KPK yakni Revisi UU KPK dan pemilihan calon pimpinan KPK. Kendati demikian Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsudin meminta publik tidak menghubungkan dua hal ini.

Menurut Azis, KPK adalah mitra Komisi III, namun untuk saat ini uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK menjadi agenda prioritas Komisi III DPR RI. Sementara itu revisi UU KPK dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI. Politisi Golkar ini pun memastikan 10 nama Capim KPK memiliki kesempatan terpilih yang sama meski tak setuju dengan rencana revisi UU KPK.

“Di Capim kita tidak membahas itu (revisi UU KPK), silakan itu di Baleg. Kami memilih calon figurnya itu berdasarkan UU yang berlaku,” kata Azis kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 10 September 2019.

Menurut Azis, lewat makalah yang telah dibuat oleh 10 Capim dan diberikan ke Komisi III, fraksi Golkar lebih menilai pada kemampuan mereka melaksanakan UU, penguatan struktur Polri dan Kejaksaan, serta visi misi kepemimpinan mereka jika terpilih nanti. Publik juga dilibatkan jika mereka punya laporan tentang rekam jejak para kandidat. “Seluruh masukkan pro dan kontra akan diklarifikasi dan ditanyakan pada wawancara nanti. Kan perlu dikonfirmasi semuanya,” ucap dia.

Sementara itu, anggota Komisi III dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan pihaknya secara khusus tak akan menanyakan sikap 10 Capim KPK pada revisi UU KPK. Untuk diketahui, Rabu, 11 September 2019, Komisi III akan memulai proses wawancara dengan 10 Capim setelah sebelumnya mereka menyerahkan makalah ke Komisi III. “Tapi dinamika anggota ya mungkin saja ada yang menanyakan (revisi UU KPK). Kalau saya akan tanyakan komitmennya pada agenda pemberantasan korupsi dan keberaniannya memimpin KPK,” ucap Masinton.

Dia menilai selama ini KPK belum sehat karena ada faksi-faksi di dalam. Jika ini tidak dibenahi, bukan tidak mungkin pemberantasan korupsi berjalan tak semestinya. Oleh karena itu dia berharap pemimpin KPK ke depan punya keberanian membenahi internal KPK. “Kalau enggak ada keberanian, wasallam, enggak akan saya pilih. Saya ingin lembaga KPK itu sehat,” ucap dia.

Adapun mengenai kontrak politik untuk para capim KPK dinilai Masinton sebagai hal yang wajar. Itu bagian dari komitmen agar yang dipilih nanti bisa menegaskan diri pada konstitusi dan UU. Di dalamnya pun tak ada upaya memaksa untuk menyetujui revisi UU KPK. “Jangan seperti sekarang, sepertinya tidak paham konstitusi, perundang-undangan, mereka lupa kalau disumpah jabatan oleh negara,” ucap dia.***


 memastikan kalau pendapat dari yang pro maupun yang kontra pada 10 nama capim KPK akan didengar oleh DPR.

Bagikan: