Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 21.6 ° C

Revisi UU KPK, Berikut Pasal-pasal yang Dinilai Melemahkan

Muhammad Irfan
PEGAWAI KPK membawa bunga dan poster untuk dibagikan kepada warga pada melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu, 8 September 2019. Aksi tersebut untuk menolak revisi UU KPK yang dianggap melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah itu.*/ANTARA
PEGAWAI KPK membawa bunga dan poster untuk dibagikan kepada warga pada melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu, 8 September 2019. Aksi tersebut untuk menolak revisi UU KPK yang dianggap melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah itu.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Wacana revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi kembali muncul dari Senayan. Sempat ditunda pada 2017, pembahasannya dikejar pada masa bakti legislator periode ini. Namun sejumlah pasal dianggap memperlemah KPK.

Berdasarkan inventarisasi sejumlah pasal, pasal yang dianggap bermasalah di antaranya Pasal 1 angka 7 dan Pasal 24 ayat 2 dan 3 yang mengubah status pegawai KPK dari independen jadi Aparatur Sipil Negara. Ini dinilai bisa memengaruhi independensi pegawai KPK dalam penanganan sejumlah kasus.

Hal yang sama juga tercantum pada pasal 1 angka 3 yang mengubah kelembagaan KPK menjadi lembaga pemerintah, bukan lagi independen. Dalam penuntutan, KPK juga diminta untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Hal yang tercantum pada Pasal 12 A ini pun disebut bisa mengganggu independensi kerja KPK.

Upaya yang diduga akan mengebiri kewenangan KPK juga disinyalir ada pada Pasal 7 ayat 1 huruf a dan Pasal 10A. Ini disebut mengganggu peran KPK dalam pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN hingga membuat KPK hanya bisa menangani kasus yang sedang disidik Kepolisian atau Kejaksaan.

Hal yang cukup menjadi perbincangan hangat adalah keberadaan Dewan Pengawas. Menurut DPR, Dewan Pengawas diambil untuk memantau kerja KPK. Namun di sisi lain ada anggapan publik kalau hal ini bisa menjadi sandungan baru pada kerja KPK.

Pasalnya hal yang tertera dalam Pasal 37A ini tidak menjelaskan secara khusus siapa dan bagaimana struktur Dewan Pengawas. Padahal keberadaannya akan penting karena setiap penyadapan harus melaui izin mereka.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menegaskan DPR tidak ragu untuk melanjutkan proses revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Dia memastikan bahwa usulan revisi UU KPK bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan politik.

"Revisi Undang-Undang KPK itu bisa kita pertanggungjawabkan secara moral dan politik kepada masyarakat," kata Masinton di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 9 September 2019.***

Bagikan: