Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Langit umumnya cerah, 19 ° C

Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Akan Ditetapkan Sepihak

Muhammad Ashari
MASJID Agung Al Ikhlas di Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, Senin 26 Agustus 2019. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke sebagian Kabupaten Penajam Passer Utara dan ke sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.*/ANTARA
MASJID Agung Al Ikhlas di Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, Senin 26 Agustus 2019. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke sebagian Kabupaten Penajam Passer Utara dan ke sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Pemindahan bu kota negara akan ditetapkan pemerintah bersama dengan DPR. Pengumuman yang dilakukan Presiden Joko Widodo mengenai pemindahan ibu kota, Senin 26 Agustus 2019 dipandang sebagai langkah pemerintah dalam mencalonkan lokasi yang ideal untuk ibu kota.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, proses pemindahan ibu kota tidak akan dilakukan sepihak dari sisi pemerintah. Penetapan bersama itu DPR sekaligus mencerminkan bahwa proses pemindahan terlebih dahulu akan melewati kajian akademik sebagai landasan rancangan undang-undangnya. Setelah rampung, baru proses pembahasan di DPR dimulai.

“Masih ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Karena bagaimana pun (harus) diajukan ke DPR dulu. DPR dan pemerintah yang memutuskan bersama-sama,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019.

MONUMEN Nasional/ANTARA

Dengan adanya target pemerintah yang akan melakukan perpindahan ibu kota pada 2024, Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan mengusahakan target itu tercapai. Menurut dia, pemindahan ibu kota ditempuh dengan proses panjang. Dengan adanya target 4 tahun lagi, tidak ada langkah lain kecuali mempercepat prosesnya.

“Ini juga langkah-langkahnya harus sesuai aturan. Kita ingin ibu kota yang baik, tentu perencanaannya juga harus baik an perlu dipertimbangkan dengan hati-hati,” katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan tahap-tahap pembangunan infrastruktur ibu kota di Kalimantan Timur setelah dilakukan penetapan. Pertama adalah mendesain kawasan. Ditargetkan desain diselesaikan sampai 2020.

Anggaran 19 persen

Kemudian pada 2020, direncanakan mulai pengerjaan konstruksi. Anggaran pengerjaan berasal dari APBN. Jokowi mengumumkan, akan ada 19 persen dana dari APBN yang akan digunakan untuk pemindahan ibu kota.

“Konstruksi kira-kira memakan waktu 3-4 tahun. Itu untuk selesaikan jalan, waduk, air, sanitasi, dan gedung-gedung,” kata Basuki Hadimuljono.

Pada 2023-2024, kata dia, baru direncanakan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

180.000 ASN

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan, ada sekira 180.000 ASN yang bertugas di lembaga kementerian tingkat pusat. Sebanyak 30 persennya tidak akan turut pindah ke ibu kota baru dengan pertimbangan pensiun.

Syafruddin mengatakan, tidak ada kekhawatiran bagi ASN untuk mengikuti perpindahan ibu kota. ASN bersama-sama aparat penegak hukum, kata dia, harus siap berpindah tugas.

“Ada aturan yang mengatur bahwa setelah ASN kontrak dengan negara, maka dimana pun dia ditempatkan akan siap. Apalagi ada UU, ada PP nomor 11 tahun 2017 yang mengatur tentang itu semua,” katanya.

Menurut dia, pemindahan ibu kota dilandasi niat baik. Tidak ada kebijakan negara, katanya, yang dibuat untuk menyusahkan aparaturnya. Terlebih, konsep ibu kota baru telah dibuat yakni smart and green city.***

Bagikan: