Pikiran Rakyat
USD Jual 14.006,00 Beli 14.104,00 | Sedikit awan, 23.5 ° C

MPR: Pemerintah Harus Rebut Hati Masyarakat Papua

Siska Nirmala
MASSA yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Sejawa-Bali melakukan aksi unjukrasa damai di Depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Aksi tersebut merupakan aksi solidaritas dan bentuk protes terhadap kekerasan serta diskriminasi rasial terhadap warga Papua yang terjadi di sejumlah kota yakni Surabaya, Malang dan Makassar.*/ANTARA
MASSA yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Sejawa-Bali melakukan aksi unjukrasa damai di Depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Aksi tersebut merupakan aksi solidaritas dan bentuk protes terhadap kekerasan serta diskriminasi rasial terhadap warga Papua yang terjadi di sejumlah kota yakni Surabaya, Malang dan Makassar.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyarankan agar pemerintah merebut hati masyarakat Papua untuk menyelesaikan persoalan di daerah tersebut, karena tidak hanya cukup diselesaikan dengan pembangunan jalan dan bandara.

"Hati masyarakat Papua harus direbut, tidak bisa hanya dengan membangun jalan saja dan tidak hanya membangun bandara," kata Zulkifli Hasan di sela-sela acara Jalan Sehat Empat Pilar MPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2019, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Dia mengakui, Papua harus mendapatkan perlakuan khusus dan kesetaraan, itu tidak mudah untuk dilakukan namun bisa dijalankan, asalkan ada kemauan.

Zulkifli mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah sering mengunjungi Papua, namun menyelesaikan persoalan di sana harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya presiden saja.

"Harus bersama-sama, tidak bisa pemerintah saja, DPR dan TNI-Polri bisa terlibat. Misalnya kami (PAN) mencalonkan putra terbaik Papua untuk DPR RI, alhamdulillah dapat dua, itu contoh merebut hati masyarakat Papua," ujarnya.

Menurut dia, peristiwa di Papua seperti "panggilan yang membangunkan" atau wake up call bagi bangsa Indonesia, sehingga pemerintah harus berhati-hati.

Dia meminta pemerintah harus benar-benar fokus menyelesaikan persoalan di Papua karena menyangkut persoalan multidimensi.

"Karena kalau ada apa-apa dengan Papua, harus hati-hati. Negara besar seperti Uni Soviet saja bisa retak dan pisah karena itu pemerintah Indonesia harus berhati-hati," katanya.***

Bagikan: