Pikiran Rakyat
USD Jual 14.039,00 Beli 14.137,00 | Umumnya berawan, 20 ° C

Pemindahan Ibu Kota Perlu Jajak Pendapat

Muhammad Irfan
ILUSTRASI monumen nasional (monas) yang jadi ikon ibu kota Jakarta,*/ANTARA
ILUSTRASI monumen nasional (monas) yang jadi ikon ibu kota Jakarta,*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Komisi II DPR RI mengingatkan pemerintah agar kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak membebani kehidupan 70 persen masyarakat Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa. Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron menuturkan, pemerintah juga harus memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam rencana pemindahan ibu kota karena berpotensi memaksa sejumlah masyarakat bolak-balik Kaltim-Jakarta untuk bertemu dengan keluarganya. 

"Kecuali kalau pindahnya misal ke Majalengka atau Cirebon, bisa dijangkau dengan membangun kereta cepat," kata Herman kepada wartawan, Jumat 23 Agustus 2019.

Menurut Herman, pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan tidak sederhana. Ia menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat jajak pendapat kepada masyarakat lebih dahulu. 

"Jadi kita bahas dulu saja secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat," kata Herman.

Dia menerangkan, pemerintah harus memperhitungkan sarana dan prasarana pendukung kehidupan masyarakat seperti rumah tinggal, rumah sakit, hingga sekolah di lokasi yang nantinya akan menjadi ibu kota baru. Menurut politisi Partai Demokrat itu, pemindahan ibu kota bukan sekadar memindahkan kantor saja tapi turut memindahkan masyarakat yang bekerja di kantor terkait. 

"Apakah sarana pendukungnya sudah diperhitungkan? Rumah tinggal, rumah sakit, sekolah pada semua tingkatan, pangan?" kata Herman. 

Lokasi pasti

Sementara itu, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kaltim, Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah segera mengumumkan lokasi pasti yang akan dijadikan ibu kota guna menghindari spekulasi harga tanah terjadi sehingga menyulitkan proses eksekusi di hari mendatang. 

"Sebaiknya memang titik koordinat lokasinya secepat mungkin supaya menghindari adanya spekulasi tanah dan lain-lain yang mempersulit eksekusi nanti," kata dia. 

Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan perencanaan pembangunan ibu kota yang matang dengan mengambil konsep futuristik dan tetap menjaga kelestarian lingkungan si Kalimantan, terutama tetap menjaga kearifan lokal sebagai paru-paru dunia. Berangkat dari itu, politikus Partai Golkar itu berharap Kalimantan bisa menjadi menjadi forest city, bukan sebatas green city. Konsep tersebut, ia harapkan dapat dituangkan secara detail. 

"Jadi harus dituangkan itu dengan lebih cermat turunannya seperti apa," ucap dia.***

Bagikan: