Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sedikit awan, 23.8 ° C

Senayan Minta Presiden Membuat RUU Pemindahan Ibu Kota Lebih Dulu

Muhammad Irfan
PEMANDANGAN Monumen Nasional dengan latar belakang gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. Data aplikasi AirVisual yang merupakan situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota berpolusi sedunia pada Senin, 29 Juli 2019 pagi dengan kualitas udara mencapai 183 atau kategori tidak sehat.*/ANTARA
PEMANDANGAN Monumen Nasional dengan latar belakang gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. Data aplikasi AirVisual yang merupakan situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota berpolusi sedunia pada Senin, 29 Juli 2019 pagi dengan kualitas udara mencapai 183 atau kategori tidak sehat.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi II DPR RI Yandri Soesanto mengingatkan pemerintah untuk lebih dulu mengajukan rancangan undang-undang pemilihan ibu kota sebelum mengetok palu dimana calon ibu kota pengganti Jakarta nanti. Dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 22 Agustus 2019, Yandri menyebut aturan ini berlaku agar detil pemindahan bisa diukur. Selain itu perlu juga RUU mencabut undang-undang Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota.

"Walaupun nanti misalkan dalam merancang undang-undang itu, pemerintah bisa saja mengajukan, selama proses pembangunan segala sesuatu faktor penunjang, sarana dan prasarana di Ibu kota Baru, maka ibu kota yang lama masih bisa digunakan,  bisa juga nggak masalah itu aturan peralihan,  tapi tetap dia termaktub dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dan itu harus disetujui oleh pemerintah dan DPR," kata Yandri.

Selama belum diketok di parlemen, maka dari sisi regulasi pemindahan ibu kota tak mungkin direalisasikan. Sementara dari sisi kepatutan, Yandri mempertanyakan apakah pemindahan ibu kota adalah opsi yang mendesak saat ini. Belum lagi anggaran Rp 500 triliun untuk pemindahan ibu kota yang disebut lebih baik digunakan untuk menyejahterakan rakyat.

"Lalu pertanyaan berikutnya, apakah selama pak Jokowi memerintah lima tahun terganggu enggak dia bekerja di ibu kota negara, pernah enggak dia terhambat untuk melaksanakan tugas-tugasnya, kalau enggak terganggu, ya belum jadi kebutuhan, pernah enggak menteri-menteri gagal mengambil keputusan, anggota DPR tersendat dan tersumbat untuk mengambil keputusan, kalau itu belum ada, belum menjadi kebutuhan," ucap dia.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah mengirimkan draft rancangan undang-undang tentang pemindahan ibu kota sebelum melangkah lebih jauh. Lewat RUU ini nanti akan didatangkan para akademisi, tokoh masyarakat, menerima masukan dari LSM, hingga media masa.

"Tempat yang dituju apa efek positif dan negatifnya, itu perintah dalam membuat undang-undang harus kami lakukan dan kami tanya juga daerah khusus ibu kota DKI jakarta, bagaimana kalau pindah, apa efek posisitif dan negatifnya, itu tata caranya," ucap dia.

SEKRETARIS Fraksi PAN DPR RI, Yandri Soesanto (kanan) menyampaikan pendapatnya didampingi Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryo (kiri) dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019. Diskusi tersebut membahas tema 'Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota'.*/ANTARA

Sementara itu, anggota Komisi V Bambang Haryo menyebut permintaan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota mengagetkan. Karena KemenPUPR dan Kemendes yang tentu akan berkaitan dengan rencana ini pun belum memberi informasi ke Senayan.

"Begitu bapak Jokowi, sudah memastikan bahwa pemindahan itu ada di Kalimantan dan Kalimantan pun sudah ditentukan lagi adalah Kalimantan Timur, di bukit Soeharto, sudah adanya ini tentukan langsung di situ, sampai pengkajian daripada strategis di pertahanan dan sebagainya, keamanan dan yang lain tuh sudah-sudah dalam kajian yang final, jadi ini ini terus terang kami merasa atau DPR merasa dilompatin jadi tidak dianggap oleh pemerintah," ucap dia.

Bambang pun meminta hendaknya pemerintah menjadikan DPR mitra dan bersama-sama membuat UU. Apalagi hal ini sangat penting.

"Jadi, kami merasa DPR ini dilewatin, jadi nggak nggak diajak rembukan, ini adalah suatu kekeliruan dan  ketidakpatutan jadi ini yang yang terus terang mungkin itu yang saya sampaikan," ucap dia.***

Bagikan: