Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 22.1 ° C

Pengelola RSDP Pusing, BPJS Nunggak Rp 19 Miliar

Tim Pikiran Rakyat
BPJS Kesehatan/DOK. PR
BPJS Kesehatan/DOK. PR

SERANG,(PR).- Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) Kabupaten Serang mengeluhkan besarnya tunggakan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mencapai Rp 19 miliar. Hal itu dikarenakan tunggakan tersebut sudah jatuh tempo pada 3 Juli lalu.

Plt Direktur RSDP Sri Nurhayati mengatakan, sampai saat ini BPJS memang masih menunggak pada RSDP. Tunggakan itu terjadi diduga karena ketidaksiapan dana dari BPJS. "Sekitar Rp 19 miliar itu yang jatuh tempo sampai 3 Juli," ujarnya kepada wartawan Kabar Banten, Dindin Hasanudin, Rabu 21 Agustus 2019.

Akibat adanya tunggakan itu, RSDP mengaku sangat terganggu. Sebab pihaknya terpaksa belum bisa membayar vendor obat dan lainnya. "Ada beberapa vendor obat dan alkes kita minta penundaann ada beberapa yang di close karena terlambat. Kami pusing memang," tuturnya. 

Sri menjelaskan, menyikapi kondisi ini, pihaknya pun meminta beberapa pengertian untuk jasa pelayanan. Seperti kepada vendor agar bisa diberi penundaan waktu bayar. Pihaknya mengaku sudah berulang kali mengirimkan surat kepada BPJS, bahkan pernah pula datang langsung ke sana. Akan tetapi belum juga ada solusi. 

"Tapi itu masalah nasional jadi bukan masalah lokal. BPJS sendiri juga agak bingung menyikapi. Kami sangat terganggu. Tapi upaya pelayanan tidak boleh berkurang, kita malah yang berkorban. Pelayanan harga mati tidak boleh terganggu," katanya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang Mansur Barmawi mengatakan, seharusnya kendala BPJS ini tidak terjadi, mereka harusnya bisa tepat waktu melakukan pembayaran. "Artinya mereka masyarakat yang masuk kepesertaan BPJS juga harus tepat waktu membayar," ujarnya. 

Mansur berharap, BPJS bisa segera membayarkan tunggakannya. Sebab jika ada kendala maka akan menjadi masalah pada pelayanan kesehatan masyarakat. "Karena bahaya kalau proses pembayaran BPJS ke RS terhambat. Karena pelayanan akan terhambat, karena RS dari sana anggarannya," tuturnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga sudah pernah audiensi dengan BPJS Kesehatan agar segera menyelesaikan pembayaran yang jatuh tempo beberapa waktu lalu. Hasilnya, setelah dikunjungi mereka segera membayar. "Saya berharap kendala kaitan pembayaran ini tidak terjadi. Bisa jadi nanti (audiensi lagi)," ucapnya.***

Bagikan: