Pikiran Rakyat
USD Jual 14.006,00 Beli 14.104,00 | Sedikit awan, 24.4 ° C

Jokowi: Tindak Tegas Pelaku Rasisme

Muhammad Ashari
PRESIDEN Joko Widodo memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 22 Agustus 2019. Presiden memberikan keterangan soal Papua bahwa situasi saat ini berlangsung normal dan permintaan maaf sudah dilakukan sebagai bentuk saling menghargai antara saudara, sebangsa dan setanah air.*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 22 Agustus 2019. Presiden memberikan keterangan soal Papua bahwa situasi saat ini berlangsung normal dan permintaan maaf sudah dilakukan sebagai bentuk saling menghargai antara saudara, sebangsa dan setanah air.*/ANTARA

BOGOR, (PR).- Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan supaya aparat penegak hukum menindak tegas setiap tindakan diskriminasi ras. Instruksi tersebut terkait dengan insiden yang terkait mahasiswa asal Papua dan kerusuhan di Papua yang menyertainya.

“Saya sudah memerintahkan ke Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong di garisbawahi,” katanya di Istana Presiden Bogor, Kamis, 22 Agustus 2019.

Ia menambahkan, terus mengikuti perkembangan yang ada di Papua. Menurut dia, situasi di Papua sudah berjalan normal kembali. 

“Permintaan maaf sudah dilakukan. Ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati menghargai sebagai saudara sebangsa setanah air,” katanya.

Ia menambahkan, minggu depan akan mengundang tokoh Papua dan Papua Barat, baik tokoh adat masyarakat dan agama, untuk datang ke istana. Bersama mereka, ia mengaku akan berbicara masalah percepatan kesejahteraan di tanah Papua. 

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Jokowi telah menginstruksikan langsung kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto setibanya dari kunjungan kerja dari Nusa Tenggara Timur, Rabu, 21 Agustus 2019 malam.

Pernyataan Moeldoko ini menanggapi desakan yang muncul untuk menindak secara hukum oknum aparat yang berkata kasar kepada mahasiswa asal Papua dalam insiden di Kota Surabaya.

Moeldoko menuturkan, begitu mendarat dari NTT, presiden langsung mengumpulkan Panglima TNI, Kapolri dan Menkopolhukam untuk membicarakan persoalan di Papua. "Presiden kemarin juga sudah menyampaikan kepada panglima, kalau memang ada aparatnya yang nyata-nyata melakukan hal seperti itu (rasis), tindak. Tidak ada alasan," kata Moeldoko di kantornya, Kamis, 22 Agustus 2019.

Ia mengatakan, tindakan rasis memang tidak seharusnya terjadi. Siapapun tidak boleh bertindak rasis, terutama aparat penegak hukum. Ia menyebutkan bila aparat penegak hukum yang bertindak rasis itu merupakan oknum. "Jelas-jelas oknum yang tidak memahami situasi lingkungan yang begitu dinamis," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga mengomentari tentang langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir akses layanan internet. Moeldoko tidak mempersoalkan hal tersebut. Menurut dia, sepanjang untuk keamanan nasional, hal tersebut merupakan prioritas.

“Sepanjang itu untuk keamanan nasional itu prioritas. Bukan mematikan (layanan internet), tapi ada upaya untuk memperlambat,” katanya.

WARGA berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Papua saat berdemonstrasi di Jayapura, Senin 19 Agustus 2019. Aksi tersebut digelar menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.*/ANTARA

Penanganan konflik belum efektif

Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan, konflik di Papua yang terjadi belakangan ini, membuktikan bahwa penanganan konflik sosial selama ini belum efektif. Bahkan konflik dipicu oleh hal-hal yang bermuatan indentitas sempit.

"Lihat saja pilihan diksi yang digunakan oleh orang tertentu, yang dapat memantik konflik horizontal," katanya.

Menurut dia, bila konflik tidak dituntaskan, dikhawatirkan ada penumpang gelap yang memanfaatkannya. Perlu kewaspadaan seluruh anggota masyarakat, terutama yang berada di sekitar lokasi konflik untuk memahami dengan berpikir dan bertindak kritis terhadap setiap fenomena konflik.

Untuk menyelesaikan konflik di Papua, menurutnya, perlu ada perubahan pendekatan dari manajemen konflik ke komunikasi resolusi konflik. Pendekatan resolusi konflik antara lain mencari hakekat permasalahan, latar belakang masalah, temuan dan tawaran solusi strategis penyelesaian masalah.

"Pendekatan dengan memanusiakan manusia, seperti menghormati orang lain dan martabat kelompok atau daerah, dan tuntas," katanya.***

Bagikan: