Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Sedikit awan, 21.8 ° C

Politisi Gerindra Soroti Kebocoran Retribusi Parkir 

Tim Pikiran Rakyat

SERANG, (PR).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendesak Pemerintah Kota Serang bertindak tegas terkait perusahaan yang menunggak pajak parkir. Hal itu untuk meminimalisir adanya kebocoran dari retribusi dan pajak parkir di Kota Serang.

Wakil Ketua II DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, jika permasalahan parkir terjadi kebocoran bahkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka Kepala daerah atau leading sektor terkait harus berani menindak tegas perusahaan terkait dan tidak pandang bulu. Ia mencontohkan, pengelola Pasar Induk Rau (PIR) yang sudah berulang kali menjadi temuan BPK tetapi sampai saat ini masih dipertahankan. Padahal, jika memang tidak menguntungkan Pemkot seharusnya mengambil tindakan tegas dengan memutus kerja sama.

“Ambil tindakan tegas dan tidak pandang bulu, sudah mulai diubah mindsetnya atau caranya segera dikaji bagaimana cara mengembalikan PAD itu agar lebih gede lagi, kami sudah tekankan BPKAD agar diubah aturan mainnya,” kata politisi Gerindra itu, Selasa 20 Agustus 2019.

Perubahan aturan main itu, kata dia, karena selama ini parkir selalu menjadi persoalan baik dari sisi retribusi maupun pajaknya. Sehingga, ia mendesak Pemkot mengkaji ulang aturan yang ingin diterapkan dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan PAD dan meminimalisir terjadinya kebocoran. “Masuknya pajak atau yang dikerjasamakan silakan saja, nanti berkompetisi yang bisa lebih besar masuk PAD itu yang menang, kalau bisa dibikin mudah kenapa gak, asal tidak melanggar aturan,” ucap dia.

Ia menuturkan, dari sisi retribusi parkir tidak pernah mencapai target bahkan Dishub hanya mencapai Rp 200-300 juta dari target Rp 1,3 miliar. Padahal, pihaknya memandang potensi retribusi dari parkir sangat besar. “Sudah jelas itu (terjadi kebocoran) kenapa uangnya kagak nyampe, kemana? Temuan melulu masalah parkir, bahaya,” ujarnya kepada wartawan Kabar Banten, Masykur Ridho.

Beda kewenangan

Sementara itu Kepala UPT Parkir pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang Ahmad Yani mengatakan, terkait pajak parkir yang menjadi temuan BPK bukan menjadi kewenangannya. Karena, kewenangan Dishub hanya untuk retribusi parkir yang ada di bahu-bahu jalan. Sementara, untuk pajak parkir merupakan kewenangan BPKAD. “Kalau pajak itu untuk perusahaan pengelola parkir, seperti MoS atau Ramayana termasuk tempat penitipan, karena kan di sana ada parkir,” kata dia.

Menurutnya, untuk targetnya pendapatannya sendiri berbeda antara retribusi parkir yang dikelola Dishub dan pajak parkir yang dikelola BPKAD. Sehingga, pihaknya tidak memiliki data terkait wajib pajak dan target pendapatannya.

“Itu kemungkinan di BPKAD sendiri punya target berapa capaian tagert pajak parkir termasuk data wajib pajaknya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Serang tahun anggaran 2018 mencatat adanya kekurangan penerimaan pajak parkir pada PT SF senilai Rp 297.107.400.

Berdasarkan catatan BPK, hasil pemeriksaan menunjukan terdapat wajib pajak parkir yaitu PT SF yang tidak memberikan laporan pendapatan dan menyetorkan pajak parkir mulai dari November 2018 sampai saat pemeriksaan. PT SF tersebut telah melaporkan pendapatan bulanan dari Januari sampai dengan November 2018. 

Penyetoran pajak parkir tersebut terlambat dari masa pajak sebenarnya namun tidak ada sanksi keterlambatan yang dikenakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang. Sehingga, kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak parkir senilai Rp 297.107.400. 

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Serang agar memerintahkan BPKAD untuk melakukan pemeriksaan pembukuan wajib pajak dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas pajak parkir yang tidak atau kurang bayar.***

Bagikan: