Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 29.1 ° C

Situasi Keamanan di Papua Diklaim Mulai Terkendali

Puga Hilal Baihaqie
KONDISI gedung DPRD Papua Barat yang terbakar usai kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin 19 Agustus 2019. Suasana Manokwari mulai kondusif usai kerusuhan.*/ANTARA
KONDISI gedung DPRD Papua Barat yang terbakar usai kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin 19 Agustus 2019. Suasana Manokwari mulai kondusif usai kerusuhan.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Aparat TNI-Polri mengklaim mampu mengendalikan kondisi keamanan di Manokwari dan Sorong di Papua Barat hingga Jayapura di Papua setelah terjadi kerusuhan di tiga wilayah tersebut.

“Kondisi mulai berangsur kondusif di Manokwari dan Jayapura. Sementara di Sorong masih terjadi aksi unjuk rasa. Jumlah massa di Sorong sekira 500 orang. Kami berupaya melakukan pendekatan persuasif. Pemerintah daerah dan aparat keamanan berkomitmen menjaga aksi unjuk rasa agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Selain itu, aspirasi masyarakat juga akan disampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Jakarta, Selasa 20 Agustus 2019.

Untuk menjaga kondisi keamanan usai kerusuhan, jumlah personel Polri tingkakan di beberapa wilayah. Di Manokwari, telah diterjunkan empat satuan setingkat kompi dari Polda Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, serta dari Maluku.

WARGA melintas di samping bangkai mobil yang terbakar di Manokwari, Papua Barat, Selasa 20 Agustus 2019. Usai kerusuhan yang terjadi Senin 19 Agustus 2019, kondisi Manokwari sudah kondusif.*/ANTARA

Di Sorong dan Jayapura, personel keamanan juga ditambah. Mereka sudah menempati pos-pos yang ditentukan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat dan berupaya mengembalikan situasi hingga benar-benar pulih.

Dedi mengatakan, aparat keamanan diperintahkan melakukan pendekatan persuasif dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Mereka juga hanya dibekali alat pengamanan untuk melindungi diri dan kepolisian menjamin tidak ada peluru tajam untuk menghalau pengunjuk rasa.

“Penambahan personel polisi di Papua dan Papua Barat untuk berkordinasi dengan TNI dan pemerintah setempat dalam rangka meredam, melokalisasi, dan memitigasi terjadinya kerusuhan. Kami tidak ingin sampai terjadi tindakan destruktif yang lebih luas. Sehingga, perlu mengedepankan langkah-langkah persuasif untuk menghindari jatuhnya korban jiwa,” kata Dedi.

Jokowi akan ke Papua

Sementara itu, Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Rakyat Cinta NKRI Hendri Yance Udam meminta Polri mengungkap tindakan bernuansa rasisme yang menimpa mahasiswa asal Papua di Asrama Papua, Surabaya pada 16 Agustus 2019.

Pengusutan kasus tindak rasisme itu sangat penting untuk mengobati rasa sakit hati masyarakat Papua dan Papua Barat, serta meredakan amarah masyarakat.

“Dengan segala hormat, kami meminta hukum di negeri ini untuk ditegakkan. Oknum-oknum yang melakukan penghinaan terhadap orang Papua harus segera di tangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita,” kata Hendrik.

Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kementeriannya meminta agar semua pihak bisa saling memaafkan dalam kasus tersebut.

“Saya akan datang ke Papua untuk mendorong kegiatan Bela Negara. Kunjungan itu sudah diagendakan sebelum ada aksi kerusuhan,” ujarnya.

Begitu juga dengan Presiden Joko Widodo yang dalam waktu dekat akan kembali berkunjung ke sejumlah daerah di Papua untuk berdialog dengan masyarakat.

Kunjungan kepala negara tak sekadar membahas persoalan rasisme terhadap masyarakat Papua tetapi juga persoalan pemerataan pembangunan dan pengendalian ketimpangan bagi wilayah di Indonesia timur.***

Bagikan: