Pikiran Rakyat
USD Jual 14.006,00 Beli 14.104,00 | Sedikit awan, 24.4 ° C

Pelanggaran HAM Masa Lalu di Papua Picu Konflik yang Terus Berulang

Muhammad Irfan
MAHASISWA asal Papua berdemonstrasi di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, Selasa 20 Agustus 2019. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan protes terhadap kekerasan serta diskriminasi ras terhadap warga Papua yang terjadi di Surabaya dan Semarang.*/ANTARA
MAHASISWA asal Papua berdemonstrasi di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, Selasa 20 Agustus 2019. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan protes terhadap kekerasan serta diskriminasi ras terhadap warga Papua yang terjadi di Surabaya dan Semarang.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Belum diselesaikannya sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua membuat konflik di kawasan Indonesia timur itu terus berulang. Hal itu disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Rosita Dewi, Senin 19 Agustus 2019.

Mengacu kepada Papua Road Map yang dibuat Tim Kajian Papua LIPI pada 2009, sumber konflik di Papua bersumber dari pelanggaran HAM masa lalu yang penyelesaiannya menggantung. Belum lagi, persoalan sejarah dan status politik, kegagalan pembangunan, hingga marjinalisasi masyarakat Papua.

"Kondisi itu mengakibatkan kejadian-kejadian seperti di Malang berulang. Kejadian di Malang bukan yang pertama, kejadian serupa di beberapa daerah juga terjadi," kata Rosita.

Menurut dia, peringatan hari-hari bersejarah seperti 1 Juli, 1 Desember, 14 dan 15 Desember yang sering diperingati oleh kelompok pro Papua merdeka sejatinya merupakan upaya menunjukkan ketidakpuasan dan kekecewaan atas kebijakan pemerintah di Papua.

MASSA membakar ban saat kerusuhan di pintu masuk Jalan Trikora Wosi Manokwari, Senin 19 Agustus 2019. Aksi massa itu merupakan buntut kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.*/ANTARA

Mereka ingin pemerintah menangani permasalahan Papua yang sudah menahun itu secara komprehensif, tidak hanya melalui pengerahan TNI yang malah menimbulkan persoalan karena trauma masyarakat akibat pelanggaran HAM masa lalu.

"Namun tindakan yang dilakukan para mahasiwa maupun demonstran saat ini berubah anarki seperti yang terjadi di Sorong dan Manokwari sebagai bentuk kemarahan atas apa yang terjadi terhadap mahasiswa Papua yang di Malang," ucap dia.

Untuk mengurai masalah yang terjadi, Rosita menilai perlunya penegakan hukum secara berimbang, tegas, dan adil.

Simultan dan berkesinambungan

Pengusutan dilakukan terhadap semua pihak baik mahasiswa Papua maupun pelaku persekusi dan tindakan rasisme. Sementara lebih jauh lagi, penyelesaian masalah di Papua mesti dilakukan secara simultan dan berkesinambungan.

Menurut Rosita, dialog  merupakan salah satu upaya untuk mencari solusi bersama antara Jakarta-Papua. Karena, mengutip pernyataan Koordinator JDP Papua Pastor John Bunai, “NKRI Harga Mati” yang berhadapan dengan “Papua Merdeka Harga Mati” hanya akan menyisakan kematian bagi kedua pihak.

"Karena apa yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan besar yang terjadi di Papua. Dialog merupakan cara damai untuk mencari solusi bersama persoalan yang dihadapi oleh Papua baik terkait soal pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik," ucap dia.

Rosita tak memungkiri kalau pemerintah saat ini lebih terbuka dengan opsi dialog. Pada 15 Agustus 2017 misalnya, Presiden Joko Widodo sudah menunjuk perwakilan untuk mempersiapkan dialog sektoral yang diisi oleh Wiranto, Pater Nales Tebay, dan Teten Masduki. Namun hingga saat ini memang belum juga bisa direalisasikan.

"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara simultan sehingga akar persoalan tadi bisa dicari solusi terbaik bagi semua pihak. Dialog sektoral ini dimaksudkan untuk mencari solusi bersama atas persoalan di Papua secara damai dan bermartabat dalam kerangka Indonesia yang demokratis," ucap dia.***

Bagikan: