Pikiran Rakyat
USD Jual 14.006,00 Beli 14.104,00 | Sedikit awan, 23.5 ° C

Jusuf Kalla: Penerapan Kembali GBHN Bisa Berdampak pada Sistem Pemilu

Muhammad Ashari
PRESIDEN Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wacana menerapkan kembali Garis Besar Haluan Negara bisa berimplikasi kepada sistem pemilihan umum langsung yang saat ini berlaku. Penerapan GBHN dianggapnya membuat calon presiden dan wakil presiden tidak bisa menyampaikan visi-misinya pada saat kampanye pemilu. 

Kaitan antara GBHN dan dampaknya terhadap sistem pemilihan langsung perlu dikaji lebih mendalam. "Kalau kita ada GBHN, presiden berkampanye apa? Di situ pertanyaannya," kata dia di kantornya, Selasa, 20 Agustus 2019. 

Menurut dia, GBHN memuat perencanaan dalam jangka waktu menengah, yakni 5 tahun. Bukan perencanaan dalam jangka panjang. Sementara saat ini, terdapat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan periode waktu yang sama, yakni 5 tahun.

RPJMN ini merupakan produk dari sistem pemilihan umum langsung, dimana presiden dan wakil presiden terpilih yang membuatnya. Sementara bila GBHN diterapkan, maka presiden dan wakil presiden terpilih hanya tinggal melaksanakan kebijakan yang sudah digariskan dalam GBHN.

Penerapan GBHN, menurut dia, juga bisa membuat masyarakat tidak bisa memilih langsung calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana halnya dalam pemilu langsung. Oleh sebab itu, ia menilai, yang harus dilakukan saat ini adalah menyingkronkan antara GBHN dengan sistem pemilu yang saat ini diterapkan. 

"Kalau pemilihan langsung, maka bagaimana menyingkronkan GBHN dengannya. Ini agak bertentangan. Jadi, harus disingkronkan," ujarnya. 

Jusuf  mengatakan, bila GBHN diterapkan, maka tidak akan ada RPJMN. "Kalau pilih GBHN, tidak ada RPJMN. Kalau mau RPJMN, maka (melalui) pemilihan umum langsung. Jadi, implikasinya di situ nanti," kata dia.  
 
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan, pembahasan mengenai amandemen terbatas UUD 45 yang terkait dengan GBHN akan dilakukan oleh pengurus MPR periode 2019-2024. Pembahasan GBHN tidak mungkin dilakukan oleh kepengurusan MPR periode 2014-2019. 

Namun demikian, pembahasan amandemen terbatas sudah dimulai sejak lama. MPR periode 2014-2019, katanya, sudah meninggalkan bahan amandemen terbatas itu untuk kepengurusan selanjutnya. 

"Kita meninggalkan bahan (untuk kepengurusan MPR 2019-2024). Bahannya sudah jadi. itu menjadi rekomendasi tentang perlunya amandemen. Hanya itu saja. Bahannya kita rekomendasikan untuk MPR yang akan datang. Semua sekarang sepakat," katanya di Istana Presiden, Sabtu, 17 Agustus 2019. 

Politisi PDI Perjuangan sekaligus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, partai politik pada umumnya sudah sepakat GBHN dalam konsep amandemen terbatas. Ia menjabarkan amandemen terbatas itu dalam lingkup sekadar mengajukan supaya arah pembangunan lebih jelas. 

Ia mengatakan, tidak ada keinginan yang macam-macam tentang menerapkan GBHN selain merancang arah pembangunan supaya lebih jelas. "Ini harus perlu dikoreksi. Tidak ada keinginan macam macam soal itu (GBHN). Ini sudah dibahas, bahkan oleh badan pengkajian MPR bersama partai politik," tuturnya di Istana Presiden, Senin, 12 Agustus 2019.***

Bagikan: