Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Umumnya berawan, 29.2 ° C

Jokowi Harus Belajar dari Gus Dur Soal Papua

Muhammad Irfan
WARGA berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Papua saat berdemonstrasi di Jayapura, Senin 19 Agustus 2019. Aksi tersebut digelar menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.*/ANTARA
WARGA berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Papua saat berdemonstrasi di Jayapura, Senin 19 Agustus 2019. Aksi tersebut digelar menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Yati Andriani meminta Jokowi belajar kepada presiden keempat Abdurrahman Wahid dalam menjembatani persoalan di Papua, termasuk terkait bendera berlambang Bintang Kejora.

Menurut Yati, jika dalam aksi unjuk rasa, pengibaran bendera OPM dilakukan dengan tidak anarkis dan sesuai Undang-Undang, seharusnya tidak boleh dipidanakan.

"Kalaupun ada pengibaran bendera dan itu tidak merugikan, tidak gunakan kekerasan, seharusnya tidak ada tindakan pidana sama sekali, tidak ada kriminalisasi sama sekali. Saya kira Jokowi harus belajar kepada Gus Dur, bagaimana Gus Dur membolehkan bendera bintang kejora," ujarnya di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Selasa 20 Agustus 2019.

Menurut Yati, pelarangan bendera Organisasi Papua Merdeka di Papua jangan disamakan dengan cara pandang Jakarta. Karena di sanalah terdapat aspirasi masyarakat Papua yang seharusnya didengar pemerintah pusat yang berada di Jakarta.

"Ini kan soal perspektif Jakarta, tentang nasionalisme, NKRI harga mati, tapi menutup mata apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ucap dia.

MASSA yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Sejawa-Bali melakukan aksi unjukrasa damai di Depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Aksi tersebut merupakan aksi solidaritas dan bentuk protes terhadap kekerasan serta diskriminasi rasial terhadap warga Papua yang terjadi di sejumlah kota yakni Surabaya, Malang dan Makassar.*/ANTARA FOTO

Yati menyayangkan pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat dan mahasiswa Papua untuk saling memaafkan atas insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang berbuntut kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin 19 Agustus 2019. Kontras menganggap Jokowi seharusnya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Papua.

“Sebelum peristiwa ini, telah terjadi banyak pelarangan dan pengekangan terhadap hak berpolitik, ekonomi, sosial dan budaya yang tidak didapatkan oleh masyarakat Papua. Itu semua menunjukkan ada hal penting, hal rumit di Papua, sehingga cara presiden hanya dengan menyatakan mari kita saling memaafkan, itu pernyataan yang tidak cukup untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di Papua," ujar Yati.

Nama dan bendera

Sementara dalam pernyataannya, koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menuturkan, Gus Dur, pada masa hidupnya, baik sebagai warga negara biasa maupun pemimpin Islam dan negara, telah memberi teladan tentang kepedulian akan situasi yang ada di Papua.

Gus Dur selalu mengedepankan dialog dan pelibatan tokoh-tokoh nonformal seperti kepala suku dan pemimpin agama dengan prinsip partisipatif, nonkekerasan, dan adil.

Langkah Gus Dur mengembalikan nama Papua sebagai nama resmi dan kebolehan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera kebangaan dan identitas kultural masyarakat Papua bagian merupakan dari pendekatan tersebut.

“Teladan itu perlu dicontoh. Sehingga, warga Papua tidak lagi diperlakukan secara diskriminatif, didengar aspirasinya, serta dihargai martabat kemanusiaannya,” kata Alissa.

Dengan landasan itu, Jaringan Gusdurian mengecam keras perlakuan yang tidak adil dan ujaran kebencian serta penghinaan serta tindakan pengepungan, penyerbuan, intimidasi, dan kekerasan terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.

Gusdurian meminta aparat kepolisian untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dari ancaman kekerasan berbasis kesukuan, warna kulit, dan agama.

“Kami juga meminta aparat kepolisian untuk bisa menghentikan segala bentuk tindakan persekusi yang bertentangan dengan hukum dan HAM, serta menegakkan hukum bagi yang melangar termasuk mereka yang melakukan ujaran kebencian,” ucap dia.***

Bagikan: