Pikiran Rakyat
USD Jual 14.006,00 Beli 14.104,00 | Sedikit awan, 23.5 ° C

Proyek Pelabuhan Warnasari Tunggu Rekomendasi Pemprov Banten 

Tim Pikiran Rakyat

ILUSTRASI mega proyek pembangunan Pelabuhan Warnasari.*/KABAR BANTEN
ILUSTRASI mega proyek pembangunan Pelabuhan Warnasari.*/KABAR BANTEN

CILEGON, (PR).- Proyek pembangunan Pelabuhan Warnasari tengah menunggu rekomendasi Pemprov Banten. Ini terkait ruang pesisir yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Ruang Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP2K).

Diketahui, saat ini, Pemprov Banten bersama DPRD Banten sedang membahas rancangan Perda RZWP2K. Saat ini, Pemprov Banten sudah membuat area-area kewenangan laut dari 0 mill hingga 12 mil.

Kewenangan-kewenangan itu terbagi ke dalam 14 poin. Di antaranya zona industri 760 hektare  dan pertambangan pasir laut 46.623 hektare.

Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi mengaku sudah mendapatkan dukungan penuh dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, terkait perizinan Pelabuhan Warnasari. Sayangnya, pihaknya pun membutuhkan rekomendasi dari Pemprov Banten terkait ruang pesisir tersebut. 

“Beberapa hari lalu sudah bertemu dengan Pak Menhub (Budi Karya Sumadi) di Jakarta. Pemerintah pusat siap bantu, asalkan rekomendasi dari gubernur ada. Salah satu yang akan dibantu, dengan memberikan izin pandu dan izin tunda,” kata Edi kepada wartawan Kabar Banten, Sigit Angki Nugraha.

Terkait hal ini, Edi mengaku akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Banten Wahidin Halim. Ini untuk membahas rekomendasi ruang pesisir di Pemprov Banten. “Nanti ada pertemuan. Tunggu aja,” ujarnya.
 
Sementara itu, Direktur SDM dan Umum PT PCM Arief Rivai Madawi mengatakan jika pemerintah baik pusat maupun daerah telah mendukung pembangunan Pelabuhan Warnasari. “Saya kira gak ada hambatan atau ganjalan untuk merealisasikan pembangunan Pelabuhan Warnasari. Pemerintah pusat sudah positif bantu kok,” tutur Arief. 

Masih kata Arief, jika pembangunan Pelabuhan Warnasari ditargetkan akan segera dibangun di 2020. “Mudah-Mudahan 2020 sudah proses pembangunan. Karena pemerintah pusat akan membantu proses perizinan pelabuhan.  RIP (Rancangan Induk Pelabuhan) ada di Pak Gubernur (Wahidin Halim), tinggal kita aja melakukan audiensi dengan pak gubernur untuk membahas hal tersebut,” ucap Arief.***

Bagikan: