Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 22.1 ° C

Perlu Ada Regulasi untuk Perlindungan Data Pribadi

Tia Dwitiani Komalasari
Ilustrasi.*/CANVA
Ilustrasi.*/CANVA

JAKARTA, (PR).- Indonesia membutuhkan Undang undang yang melindungi data pribadi. Hal ini dperlukan untuk mengantisipasi kejahatan siber.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza, mengatakan dirinya mengapresiasi pidato yang memberikan perhatian khusus terkait dengan kedaulatan data. Hal itu khususnya pada zaman era digital saat ini.

"Apalagi di zaman era digital saat ini, negeri ini harus sigap dalam menghadapi ancaman kejahatan siber, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak,” ujarnya dalam siaran pers yang dikirimkan Minggu, 18 Agustus 2019.

Dia mengatakan, meningkatnya pengguna internet di Indonesia membuat regulasi perlindungan data mutlak diterbitkan. Saat ini jumlah lengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa.

“Harus ada kepastian keamanan data bagi setiap warga negara. Hal ini penting karena sebagai bentuk melindungi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia sendiri,” ujarnya.

Menurut Jamal, perlindungan data pribadi di era digital sudah semakin mendesak. Terlebih negeri ini terbilang merupakan pengguna media sosial terbesar di Indonesia. 

Berdasarkan data hasil survei penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia yang dilakukan APJII dan Polling Indonesia tahun 2018, mencatat bahwa media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube paling sering dikunjungi. “Apalagi di media sosial, banyak ditemui data pribadi masyarakat yang mudah didapatkan. Maka dari itu, APJII mendukung upaya dari pemerintah untuk segera menyiapkan regulasi tersebut,” ujarnya.

Di sisi lain, masyarakat negeri ini pun harus sadar bahwa di era internet saat ini data pribadi merupakan sesuatu yang begitu penting. "Data bukan lagi hanya sebuah catatan identitas semata, namun lebih dari itu.Tugas APJII sebagai pengelola IP Address di negeri ini juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan siber," ujarnya.***

Bagikan: