Pikiran Rakyat
USD Jual 14.006,00 Beli 14.104,00 | Sedikit awan, 23.5 ° C

Introspeksi HUT RI, Janji Kemerdekaan untuk Kesejahteraan Rakyat

Tim Pikiran Rakyat
WARGA melintas di depan mural wajah-wajah Presiden Indonesia dari Sukarno hingga Joko Widodo di Jagalan Solo, Jawa Tengah, Rabu, 14 Agustus 2019. Selain untuk menyambut HUT ke-74 Republik Indonesia, mural tersebut dibuat sebagai edukasi bagi warga, khususnya generasi muda tentang sosok tujuh Presiden Indonesia.*/ANTARA
WARGA melintas di depan mural wajah-wajah Presiden Indonesia dari Sukarno hingga Joko Widodo di Jagalan Solo, Jawa Tengah, Rabu, 14 Agustus 2019. Selain untuk menyambut HUT ke-74 Republik Indonesia, mural tersebut dibuat sebagai edukasi bagi warga, khususnya generasi muda tentang sosok tujuh Presiden Indonesia.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan bahwa Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia harus menjadi introspeksi untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

"Tanggal 17 Agustus itu harus menjadi introspeksi kita karena kita sudah mencapai kemerdekaan. Janji kita kan menyejahterahkan rakyat Indonesia menjadi negara adil dan makmur," ucap Agus di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019.

Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa negara yang adil dan makmur itu pasti ditandai dengan pendapatan perkapitanya tinggi, keadilan merata di mana-mana, dan kesenjangan juga sangat kecil.

"Oleh karena itu, untuk mencapai itu kan hari ini belum. Kita masih harus berjuang. Tetapi saya juga optimistis karena kita punya potensi, kita punya SDM dan SDA yang cukup, bahkan SDM kan sebenarnya banyak yang meramalkan kita juga akan mendapatkan bonus. kita harus manfaatkan sebaik-baiknya," tutur Agus pada Antara.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyatakan bahwa dalam momen HUT ke-74 Republik Indonesia ini seharusnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sudah di atas 50 poin.

"Jadi, terus terang kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada saat yang sama kita prihatin sudah 74 tahun merdeka tetapi tingkat kesejahteraan masih seperti sekarang. Corruption Perception Index kita juga masih 38, harusnya itu sudah di atas 50 semuanya," ucap Syarif.

Lebih lanjut, Syarif mengatakan bahwa cita-cita kemerdekaan untuk menyejahterakan Indonesia yang adil dan makmur itu memang belum tercapai.

"Oleh karena itu, kami di KPK selalu berharap bahwa semua upaya pemerintah dalam meningkatkan anggaran pendapatan belanja negara itu dimanfaatkan semaksimalnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk dinikmati oleh sebagian individu hanya untuk memperkaya diri sendiri," ucap Syarif.***

Bagikan: