Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Sedikit awan, 20.4 ° C

RAPBN 2020, Pendapatan Negara Ditargetkan Rp 2.221,5 Triliun

Satrio Widianto

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) .*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) .*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Pendapatan negara dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 ditargetkan mencapai Rp 2.221,5 triliun. Jumlah pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan yang tertuang dalam APBN 2019 mencapai Rp 2.165,11 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hal itu saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.

Dikatakan, peningkatan pendapatan negara adalah untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan mobilisasi pendapatan negara dalam bentuk optimalisasi penerimaan perpajakan dan reformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di bidang perpajakan, pemerintah akan terus melanjutkan reformasi perpajakan berupa perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, serta penguatan basis data.

Pemerintah juga menggelontorkan insentif berupa perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, investment allowance, hingga super deduction untuk kegiatan vokasi dan riset. PNBP juga terus direformasi melalui peguatan regulasi dan tata kelola dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

"Pemerintah juga akan menempuh kebijakan penyetaraan level playing field bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerceuntuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital," kata Jokowi.

Pengelolaan fiskal 

Presiden Joko Widodo juga menekankan, pemerintah akan secara konsisten melakukan pengelolaan fiskal yang hati-hati. Defisit anggaran dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap dikendalikan dalam batas aman, di bawah tingkat yang diatur dalam UU Keuangan Negara, sekaligus untuk mendorong keseimbangan primer menuju positif.

"Upaya tersebut ditunjukkan dengan diturunkannya defisit anggaran dari 2,59 persen terhadap PDB pada 2015, menjadi sekitar 1,93 persen pada 2019, dan pada 2020 diturunkan lagi menjadi 1,76 persen," paparnya.

Jokowi menyatakan, defisit anggaran pada 2020, akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati sehingga berkelanjutan.

Menurut dia, utang dikelola melalui kombinasi instrumen yang efisien, di antaranya dengan mempertimbangkan faktor risiko serta pemanfaatannya secara lebih produktif.

Jokowi melanjutkan, utang antara lain dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, maupun pertahanan dan keamanan.

"Pembiayaan yang kreatif untuk akselerasi pembangunan infrastruktur juga dilakukan dengan memberdayakan peran swasta, melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan menambahkan bahwa kebijakan fiskal 2020 bersifat ekspansif, terarah, serta terukur," tuturnya.

Di samping itu, Jokowi menyatakan, pemerintah akan berupaya supaya defisit keseimbangan primer menjadi Rp12 triliun pada 2020, atau lebih rendah dibandingkan dengan Rp 34,7 triliun pada 2019. Pada 2015, defisit keseimbangan primer mencapai Rp 142,5 triliun. "Kebijakan fiskal tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan primer atau bahkan surplus dalam waktu dekat," imbuhnya.***

Bagikan: