Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya cerah, 28.8 ° C

Presiden Joko Widodo: Daerah adalah Pilar Penting NKRI

Vebertina Manihuruk
PRESIDEN Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 agustus 2019.*/ANTARA FOTO
PRESIDEN Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 agustus 2019.*/ANTARA FOTO

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dalam rumah besar Indonesia, daerah-daerah adalah pilar penting NKRI. Presiden berharap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi daerah terus bekerja menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. DPD juga telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2019 di Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019, yang menggunakan baju adat Sasak, Nusa Tenggara Barat, bernuansa emas. Ia mengatakan, selama setahun terakhir, DPD pun telah menghasilkan produk legislasi yang terkait dengan kewenangan konstitusionalnya.

"Tujuh RUU usul inisiatif DPD, enam Pandangan Pendapat terhadap RUU, empat Pertimbangan terhadap RUU, dan sepuluh hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan bidang tugas DPD," katanya, seperti dilansir dari kantor berita Antara.

Jokowi pun mengapresiasi respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah. Misalnya tantangan kedaulatan pangan, penataan hak ulayat dan masyarakat hukum adat, serta pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan UMKM.

Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPD memberi masukan kepada pemerintah terkait skema DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil). Masukan diberikan agar desentralisasi fiskal memberikan rasa adil dan menjadi solusi mendasar bagi persoalan yang dihadapi oleh daerah. Dalam konteks fungsi representasi, DPD aktif melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2019.

Jokowi mengatakan, DPD juga menerima aspirasi masyarakat dan daerah berkaitan dengan implementasi UU tentang Desa. Presiden menyatakan harapannya agar DPD bersama pemerintah terus bergerak membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah, dan desa.

PRESIDEN Joko Widodo minta izin untuk memindahkan ibu kota Indonesia.*/ANTARA

Pembangunan Indonesiasentris

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyatakan pembangunan yang dilakukan harus dapat dinikmati oleh warga di seluruh pelosok nusantara. "Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Tetapi Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," katanya.

Menurut Presiden, pembangunan yang dilakukan harus terus Indonesiasentris. Artinya, pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok nusantara.

Dalam meraih cita-cita Indonesia, kata dia, itu pun memerlukan peran bersama dari segala elemen masyarakat. Indonesia maju bukan hanya karya presiden dan wakil presiden, dan bukan hanya karya eksekutif, legislatif ataupun yudikatif.

Keberhasilan Indonesia, kata dia, juga merupakan karya pemimpin agama, budayawan dan para pendidik. Keberhasilan Indonesia juga karya pelaku usaha, buruh, pedagang, inovator, petani, nelayan, UMKM, serta karya seluruh anak Bangsa Indonesia.

"Saya yakin jika kita sepakat dengan satu visi Indonesia Maju, kita mampu melakukan lompatan kemajuan, lompatan untuk mendahului kemajuan bangsa lain," katanya.

PRESIDEN Joko Widodo (kelima kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kelima kanan) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kanan) didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla (ketiga kanan) berfoto bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan (keempat kiri) dan nyonya, Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) dan nyonya, Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kedua kiri) dan nyonya, serta para Ketua MPR dan Ketua DPR dan nyonya, di tangga Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.*/ANTARA FOTO

DPD apresiasi kebijakan pemerintahan Joko Widodo

Dalam sambutannya di Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Ketua DPD RI, Oesman Sapta, mengutarakan pujian atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pemerintah dinilai mampu menurunkan angka kemiskinan pada masyarakat Indonesia sekaligus menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi satu harga di seluruh wilayah Indonesia.

"Kita patut menyambut gembira bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi istiqomah dan menjalankan program-programnya dengan baik," kata Oesman.

Menurut dia, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah pun berhasil menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit. Pada 2018, angka kemiskinan juga dapat diturunkan lagi dari 9,82 persen menjadi 9,66 persen. "Kita patut mensyukurinya. Wong cilik menjadi gemuyu," katanya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mampu menurunkan harga BBM di Papua dan daerah lainnya menjadi satu harga di seluruh Indonesia. Pemerintah pun mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional di atas lima persen.

Oesman juga memuji kebijakan Jokowi yang membela rakyat kecil di pedesaan dengan adanya program dana desa. "Kami juga menyambut baik atas program dana desa yang sampai saat ini sudah terealisasi mencapai Rp250 triliun," katanya seraya menambahkan bahwa DPD RI terus mendorong agar program dana desa dalam lima tahun ke depan terus meningkat.***

Bagikan: